Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mendadak riuh saat Komisi II DPR RI melontarkan kritik pedas terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu (15/7/2026).
Para wakil rakyat menuntut perombakan total pada sistem indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) bagi seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK. Desakan ini muncul bukan tanpa alasan; kualitas layanan birokrasi di banyak daerah dianggap macet dan jauh tertinggal dari tuntutan zaman.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pola kerja ASN saat ini tidak bisa lagi dibiarkan melenggang santai. Ia bahkan mewacanakan sistem seleksi berbasis hasil yang lebih brutal. “Orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus, kita pertahankan. Tidak bagus, ya out,” ujar Rifqinizamy dengan nada lugas dalam rapat kerja bersama KemenPAN-RB, BKN, dan LAN.
Mentalitas Ngopi dan Absen
Rifqinizamy membeberkan realita pahit di lapangan. Menurutnya, investasi triliunan rupiah untuk infrastruktur digital birokrasi terasa sia-sia karena tidak dibarengi dengan perubahan karakter pegawai. Teknologi canggih telah tersedia, namun mentalitas di dalamnya masih terjebak pada rutinitas purba.
Ia menyebut banyak ASN yang hanya datang untuk melakukan absensi, kemudian menghabiskan waktu dengan sekadar mengopi, lalu pulang setelah melakukan absensi sore.
Bagi politikus Partai NasDem ini, digitalisasi hanyalah bungkus luar. Tanpa adanya perombakan mentalitas sumber daya manusia, sistem digital secanggih apa pun tidak akan mampu mendongkrak produktivitas. Ia mendesak agar aturan yang lebih ketat, termasuk konsekuensi hukuman yang konkret bagi mereka yang gagal memenuhi KPI, segera dimasukkan ke dalam revisi UU ASN mendatang.
Kompetitivitas birokrasi kini menjadi pertaruhan. Rifqinizamy secara terbuka membandingkan profesionalisme ASN dengan sektor swasta yang dipaksa bertahan oleh mekanisme pasar.
Ia menilai birokrasi kita saat ini cenderung terjebak pada stabilitas jabatan tanpa ada dorongan untuk berinovasi atau mencapai target yang terukur. Dampaknya, rakyat sebagai penerima layanan lah yang harus menanggung kerugian paling besar.
Beban Gaji yang "Mengepung" APBD
Persoalan kinerja ini berkelindan dengan masalah anggaran yang kronis. Komisi II menyoroti proporsi gaji pegawai di banyak daerah yang sudah menyedot porsi APBD terlalu dalam. Akibatnya, alokasi dana untuk pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, sektor pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan menjadi tersandera.
Rifqinizamy menyoroti paradoks ini dengan tajam. Negara memang wajib memanusiakan ASN, termasuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, ia mengingatkan bahwa memprioritaskan kesejahteraan pegawai di atas layanan publik yang mendesak adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat yang lebih luas.
“Kita sedang zalim dengan rakyat yang lebih membutuhkan,” cecar Rifqinizamy di hadapan para pejabat kementerian. Ia memberikan gambaran konkret mengenai kondisi di lapangan, di mana sekolah rusak dan fasilitas kesehatan terbengkalai, namun ruang fiskal daerah habis hanya untuk membayar gaji rutin yang performanya belum bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal.
Rapat kerja ini pun menjadi sinyalemen bahwa DPR tidak akan lagi memberi toleransi pada birokrasi yang jalan di tempat. Fokus utama reformasi ke depan adalah efisiensi anggaran dan akuntabilitas hasil. Komisi II menginginkan birokrasi yang bukan sekadar tempat mengamankan posisi, melainkan mesin penggerak yang mampu melayani masyarakat dengan standar profesionalitas yang tinggi.
Ke depan, KemenPAN-RB dan instansi terkait diharapkan segera merumuskan formula KPI baru yang lebih tajam. Tantangannya kini terletak pada seberapa berani pemerintah mengeksekusi sanksi bagi pegawai yang tidak produktif, sekaligus bagaimana mereka menyeimbangkan rasio belanja pegawai dengan investasi layanan publik di tingkat daerah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.