JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons tajam rumor akan dilakukannya reshuffle kabinet pada Agustus mendatang, dengan namanya disebut-sebut menjadi salah satu yang bakal diganti.
Di depan wartawan di Kompleks Istana Kepresidesan, Jakarta Pusat, Senin 20 Juli 2026, Dody mengklarifikasi bahwa segala keputusan terkait perombakan menteri sepenuhnya adalah wewenang Presiden Prabowo Subianto.
“Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun,” ungkap Dody dengan nada santai kepada media massa.
Dody menolak mengkaitkan pemanggilan rutin yang dilakukannya oleh Presiden dengan isu perombakan kabinet. Dia menerangkan bahwa ketika dipanggil Prabowo, hal itu bersifat umum dan tidak ada hubungannya dengan evaluasi posisinya di Kementerian PU.
“Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah,” jelas Dody, membantah kaitan pemanggilan tersebut dengan polemik yang sedang bergejolak di kementerian.
Istana Juga Menolak Ada Rencana Reshuffle
Respons Dody sejalan dengan klarifikasi resmi yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo menegaskan bahwa rumor akan dilakukannya reshuffle pada Agustus 2026 tidak berdasar. Hingga saat ini, kata dia, belum ada rencana dari Presiden untuk melakukan perombakan di kabinetnya.
“Enggak ada isu reshuffle lah itu. Tidak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle,” kata Prasetyo ketika dikonfirmasi wartawan di lokasi yang sama pada hari itu.
Latar Belakang Rumor Reshuffle
Munculnya isu reshuffle didorong oleh sejumlah polemik yang menyeret nama Dody beberapa waktu belakangan. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah mutasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Organisasi masyarakat sipil juga telah mengomentari gelombang mutasi tersebut, dengan beberapa pengamat menyatakan kekhawatiran terkait motivasi di baliknya.
Selain itu, KPK juga telah meminta Dody untuk melakukan klarifikasi terkait sebuah surat dinas yang diduga terkait aktivitas ke Amerika Serikat, menjadi bagian dari dinamika yang menggerakkan spekulasi di kalangan publik dan media.
Posisi Presiden Dalam Perombakan Kabinet
Dalam sistem presidensial Indonesia, keputusan untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Tidak ada lembaga atau pihak lain yang dapat mengambil alih keputusan semacam itu. Dengan demikian, baik ada tidaknya perombakan di masa depan, sepenuhnya bergantung pada pertimbangan dan keputusan Presiden Prabowo sendiri.
Respons santai Dody dengan frasa “ampun bos” mencerminkan sikap menerima ketentuan tersebut, sekaligus membangun narasi bahwa dia tidak berkepentingan untuk melawan otoritas Presiden dalam hal ini.
Klarifikasi berganda dari Dody dan Prasetyo tampaknya dimaksudkan untuk menenangkan spekulasi yang beredar dan menghindari ketidakjelasan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap stabilitas kabinet.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.