29 Persen Rumah di Madura Tak Layak Huni, DPR Bergerak

JAKARTA — Angka 29 persen. Itu proporsi rumah tidak layak huni di Madura menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Jauh lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur yang mencapai 80 persen layak huni. Kondisi ini mendorong Anggota DPR RI Said Abdullah menggerakkan dana reses untuk renovasi rumah warga miskin di lima desa Madura.

Said menyalurkan dana reses sepenuhnya untuk membantu warga Kabupaten Sumenep, khususnya di Pulau Talango, Kecamatan Talango, memperbaiki hunian mereka. Bantuan ditargetkan ke 19 dusun di lima desa untuk warga yang termasuk desil 1 hingga 3—golongan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Rumah Sebagai Hak Dasar Warga

“Pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar kita semua, ketiganya menjadi indikator dasar seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin,” ujar Said dalam keterangan resminya, Rabu (22 Juli 2026).

Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Said menekankan bahwa hunian adalah tempat setiap keluarga “menorehkan sejarah dan mengukir harapan.” Namun realitasnya, keterbatasan ekonomi memaksa sebagian besar keluarga di Madura menerima kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.

Pada tingkat nasional, masalah perumahan jauh lebih parah. Backlog perumahan nasional masih mencapai 15 juta unit—angka yang menunjukkan ketimpangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Lebih memprihatinkan lagi, data menunjukkan rumah tak layak huni secara nasional mencapai 43,3 juta unit.

Kesenjangan Nyata di Madura

Madura menghadapi tantangan unik. Sementara Jawa Timur secara umum memiliki 80 persen rumah layak huni, Madura hanya 71 persen. “Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain,” jelas Said, mengakui kesenjangan geografis dalam akses hunian layak.

Disparitas ini bukan soal statistik belaka. Bagi ribuan keluarga di Madura, rumah tidak layak huni berarti atap bocor saat musim hujan, dinding retak, lantai berlumpur, tanpa akses sanitasi memadai. Anak-anak belajar di ruangan lembab. Orang tua terpapar penyakit. Kualitas hidup menurun drastis.

Said memposisikan dirinya bukan hanya sebagai anggota legislatif, tetapi sebagai pengemban amanah rakyat Madura. “Sebagai bagian dari penyelenggara negara dan diberikan amanah oleh rakyat di Madura menjalankan tugas kedewanan, saya ikut terlibat dalam agenda memberdayakan warga memperbaiki rumahnya agar lebih layak,” katanya.

Program Konkret di Talango

Dana reses yang disalurkan ditujukan ke warga di dusun-dusun seperti Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, Lembana, Galise Daya, Galise Laok, Sakola’an, Masjid, Baru, Gedungan, Guntong, Pesisir, Jeruk Porot, Sarotak, Ellong, Andun, Jamaleng—melibatkan 19 dusun total di lima desa Kecamatan Talango.

Mekanisme bantuan dirancang bertahap. Pertama, tim lapangan melakukan verifikasi fisik kelayakan calon penerima. Kedua, warga menerima bantuan tunai untuk perbaikan rumah. Ketiga, tim monitoring diterjunkan kembali untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk renovasi hunian.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen melebihi transfer dana mentah. Ada pengawasan, verifikasi, dan dampingan untuk memastikan setiap rupiah uang reses terserap maksimal untuk meningkatkan standar hunian warga.

Program serupa, bila ditiru anggota DPR lainnya di daerah dengan angka rumah tidak layak huni tinggi, bisa menjadi langkah nyata memperkecil kesenjangan hunian antarwilayah. Madura menjadi pilot untuk tindakan konkret merespons data BPS tentang krisis perumahan rakyat.