EEOC Hapus Aturan Laporan Keberagaman Kerja Setelah 60 Tahun

WASHINGTON — Komisi Kesempatan Kerja Setara (EEOC) Amerika Serikat secara resmi mengambil langkah kontroversial dengan memberikan suara untuk mencabut kewajiban pelaporan data demografi tenaga kerja. Aturan yang telah berjalan selama 60 tahun ini mengharuskan puluhan ribu perusahaan swasta melaporkan komposisi gender, ras, dan etnis karyawan mereka setiap tahun kepada lembaga pemerintah tersebut.

Dalam pemungutan suara yang berlangsung Selasa, mayoritas komisioner dari Partai Republik memutuskan dukungan 2-1 untuk menghentikan syarat pengumpulan data ini. Keputusan tersebut kini masuk ke fase periode komentar publik selama 30 hari sebelum mendapatkan persetujuan final.

Kebijakan ini dinilai sebagai pergeseran besar dalam penegakan hak-hak sipil di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, mengingat praktik pelaporan ini telah bertahan melewati 10 masa pemerintahan, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

Alasan di Balik Penghapusan Data

Ketua EEOC, Andrea Lucas, berpendapat bahwa kewajiban laporan tahunan tersebut justru berisiko mendorong perusahaan melakukan tindakan diskriminatif demi mencapai target keberagaman tenaga kerja.

Menurutnya, persyaratan ini dapat mempromosikan stereotip rasial di tempat kerja dan membebani pengusaha dengan biaya yang mencapai ratusan juta dolar. Argumen ini sejalan dengan rekomendasi yang tertuang dalam Project 2025, cetak biru kebijakan dari lembaga konservatif Heritage Foundation.

Namun, pihak oposisi menilai langkah ini sebagai upaya mundur ke era sebelum gerakan hak sipil. Komisioner Kalpana Kotagal, satu-satunya anggota dari Partai Demokrat di EEOC, menyatakan penolakan kerasnya. Baginya, penghapusan ini akan melumpuhkan kemampuan lembaga untuk melindungi pekerja.

Selama ini, EEOC menggunakan data tersebut untuk memetakan pola diskriminasi dan menentukan prioritas investigasi berdasarkan UU Hak Sipil 1964.

Dampak pada Transparansi Perusahaan

Data yang dikumpulkan melalui formulir EEO-1 biasanya mencakup lebih dari 50 juta karyawan dan 73.000 pemberi kerja di seluruh AS. Informasi ini bersifat krusial untuk memantau keterwakilan kelompok minoritas dan perempuan di posisi eksekutif.

Hingga tahun 2023, data menunjukkan bahwa perempuan memegang 34,5 persen posisi eksekutif, sementara pria kulit putih masih mendominasi dengan 52,7 persen porsi jabatan manajemen senior, meskipun mereka hanya mencakup sepertiga dari total tenaga kerja yang disurvei.

Sejumlah mantan komisioner dan aktivis hak sipil membantah klaim bahwa perusahaan menggunakan data ini untuk menetapkan kuota ilegal.

Mereka berpendapat bahwa data tersebut justru menjadi alat penting bagi perusahaan untuk memeriksa kebijakan perekrutan dan promosi secara proaktif agar tidak menciptakan hambatan sistemik.

Tanpa kewajiban ini, akses publik terhadap metrik keberagaman di tingkat industri akan semakin tertutup, terutama setelah banyak perusahaan mulai menarik diri dari publikasi laporan internal mereka akibat tekanan dari kelompok konservatif.