Menteri PU Dody Hanggodo Tegaskan Tak Antikritik: Harus Sesuai Fakta

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo akhirnya angkat bicara soal banjir kritik yang belakangan menghujani kementeriannya. Ia menegaskan tidak menutup diri dari masukan publik, namun dengan satu syarat mutlak: semua argumen wajib berpijak pada fakta serta data di lapangan.

Pernyataan ini muncul di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dody tampak santai menanggapi riuhnya perbincangan di media sosial. Bagi mantan pengusaha yang baru dilantik tahun ini tersebut, dinamika kritik adalah napas demokrasi yang tidak bisa dihindari. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari proses pendewasaan berbangsa.

“Saya anggap ini bagian daripada demokrasi, bagian daripada pendewasaan masyarakat Indonesia kita cintai bersama,” ungkap Dody saat diwawancarai. Baginya, posisi menteri bukan menara gading yang anteng tanpa sentuhan dari luar.

Ia justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi suara masyarakat, media massa, hingga laporan dari whistleblower. Semua itu diakui Dody sebagai bahan evaluasi untuk membenahi kinerja birokrasi di kementerian yang memegang kendali infrastruktur nasional ini.

Menakar Batas Kritik dan Serangan

Kendati mengaku terbuka, Dody memberikan garis pembatas yang cukup tegas. Kebebasan berpendapat menurutnya adalah harga mati dalam negara demokrasi. Namun, ia mewanti-wanti agar perbedaan pendapat tidak melenceng menjadi sekadar opini liar atau asumsi tanpa dasar yang justru menyesatkan. Kritik harus berlandaskan data. Titik.

“Kritik itu bagus, cuma semua harus atas dasar fakta,” tuturnya kembali menekankan. Ia menyoroti perbedaan tipis antara masukan yang membangun dengan serangan karakter. Dody berharap masyarakat tetap menjaga etika dalam berpendapat agar diskusi tetap sehat dan berorientasi pada solusi, bukan sekadar menjatuhkan personal seseorang.

Sebagai pembuktian, ia menunjuk kasus Jembatan Enang-Enang di Aceh. Saat laporan mengenai kondisi fisik jembatan itu mencuat di publik, Dody tidak merasa terganggu atau menganggapnya sebagai serangan pribadi.

Sebaliknya, ia justru melihat itu sebagai bentuk pengawasan publik yang sangat membantu kerja kementerian. Data yang akurat dari masyarakat memungkinkan tim PU untuk bergerak cepat melakukan identifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif di lapangan.