Apa Itu Prabowonomics? Konsep Ekonomi Prabowo: Dari Swasembada Hingga Target 8%

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Istilah Prabowonomics mulai ramai disebut sejak Januari 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto memaparkan kerangka kebijakan ekonominya di World Economic Forum Davos 2026. Pemerintah menyebut Prabowonomics bukan sekadar istilah, melainkan rangkaian arah kebijakan yang merangkum gagasan ekonomi Prabowo sebelum menjadi presiden dan capaian selama satu tahun pemerintahannya.

Dari Istana, kerangka ini diposisikan sebagai penanda arah baru: ekonomi yang menekankan kedaulatan, kemandirian strategis, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Fokusnya tidak lepas dari isu yang paling dekat dengan hidup warga. Pangan, energi, air, kerja, dan daya beli.

Prabowonomics dan fokus pada kedaulatan ekonomi

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya, Prabowonomics berangkat dari dua kunci utama. Pertama, kedaulatan ekonomi. Kedua, kemandirian strategis.

Dalam penjelasan itu, Indonesia dipandang harus mandiri dan tidak mudah didikte negara lain. Karena itu, sektor yang dianggap fondasi ketahanan negara ditempatkan di depan: pangan, energi, dan air. Arah ini membuat kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan negara menguasai sumber daya sendiri.

5 pilar utama Prabowonomics

Kerangka Prabowonomics dibaca pemerintah lewat lima pilar. Pilar pertama adalah swasembada pangan, energi, dan air. Di sini, pemerintah melanjutkan food estate, pupuk subsidi tepat sasaran, cadangan pangan, percepatan EBT, biodiesel, dan listrik desa.

Pilar kedua ialah hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah menolak pola ekspor bahan mentah semata. Mineral, pertanian, dan kelautan diarahkan masuk ke produk bernilai tambah. Pemerintah mengaitkan arah itu dengan ekspor yang melonjak 10,67% pada Q2 2025.

Pilar ketiga adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif. Pemerintah menaruh target jangka panjang 8% per tahun untuk keluar dari jebakan negara menengah. Untuk 2027, targetnya 5,8% – 6,5%, lalu menuju 8% pada 2029.

Pilar keempat menyangkut investasi sumber daya manusia lewat Makan Bergizi Gratis. Program MBG ditujukan untuk 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Anggarannya masuk APBN 2026 sebesar Rp757,8 T untuk pendidikan. Pemerintah melihat program ini bukan hanya sebagai belanja sosial, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.

Pilar kelima adalah pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Pemerintah memakai data tunggal agar bantuan lebih presisi. Target kemiskinan 2027 dipatok turun ke 6,0% – 6,5%, sementara pengangguran diarahkan ke 4,3% – 4,87%. Pada 2025, tingkat kemiskinan tercatat 8,47% dan disebut sebagai yang terendah sepanjang sejarah.

Prabowonomics dan bedanya dengan era sebelumnya

Pemerintah membedakan Prabowonomics dari Jokowinomics. Jika pendekatan sebelumnya lebih menonjolkan infrastruktur, maka Prabowonomics digambarkan menekankan kemandirian dan ketahanan dari dalam.

Arah itu terlihat dari penekanan pada berdiri di atas kaki sendiri dan manfaat langsung ke rakyat. MBG, CKG, dan Koperasi Merah Putih disebut sebagai instrumen yang membuat kebijakan ekonomi terasa di tingkat rumah tangga, bukan hanya di laporan makro.

Perbedaan ini penting karena memberi sinyal ke pasar, pelaku usaha, dan daerah bahwa prioritas ekonomi pemerintah bergeser ke sektor-sektor dasar. Artinya, kebijakan fiskal, produksi pangan, energi, sampai distribusi bantuan akan makin sering dibaca sebagai satu paket. Bukan berdiri sendiri-sendiri.

Capaian awal yang dipakai pemerintah

Untuk menopang narasi Prabowonomics, pemerintah membawa sejumlah data ke Davos. Pertumbuhan ekonomi pada Q2 2025 tercatat 5,12% yoy. Lapangan kerja baru disebut mencapai 3,6 juta. Inflasi berada di 2,4%.

Ekspor juga disebut naik karena hilirisasi. Bagi pemerintah, angka-angka itu dipakai untuk menunjukkan bahwa gagasan ekonomi yang ditawarkan tidak berhenti pada konsep. Ada hasil yang coba ditautkan ke arah kebijakan.

Bagi publik, efek paling langsung dari Prabowonomics ada pada dua hal: harga kebutuhan pokok dan akses program negara. Jika swasembada pangan, energi, dan air berjalan sesuai target, tekanannya bisa merembet ke biaya hidup. Jika MBG dan penyaluran bantuan tepat sasaran bekerja, dorongan ke konsumsi rumah tangga akan ikut terasa. Di titik itu, Prabowonomics bukan lagi istilah podium. Ia masuk ke dapur, sekolah, dan kantong belanja warga.

Dengan agenda yang padat dan target yang tinggi, pemerintah masih harus membuktikan apakah pilar-pilar itu benar-benar saling menguatkan. Capaian 2025 sudah dipakai sebagai pijakan, tetapi ujian berikutnya ada pada konsistensi pelaksanaan di 2026 dan sesudahnya.