Mulyono mengusulkan agar pemerintah lebih berani mencari sumber pendapatan dari sektor yang lebih mampu. Negara, menurutnya, harus menyasar kalangan kaya dan wajib pajak kakap yang selama ini memiliki kemampuan ekonomi jauh di atas buruh. Mengalihkan beban pajak ke kelompok pekerja kelas bawah dianggap sebagai langkah keliru yang justru menciptakan ketimpangan sosial semakin lebar.
Para pengunjuk rasa juga mempertanyakan ke mana arah keberpihakan kebijakan fiskal saat ini. Mereka menilai pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan memajaki pendapatan yang sudah pasti tercatat di sistem, daripada menelusuri potensi pajak yang lebih luas di kalangan elit ekonomi.
Fragmen-fragmen tuntutan ini diteriakkan berulang kali di depan gerbang kantor gubernur, menuntut janji pemerintah yang kerap menggaungkan perlindungan terhadap rakyat kecil.
Hingga matahari mulai condong ke barat, belum ada perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang keluar menemui massa untuk memberikan jawaban pasti terkait penolakan tersebut. Para buruh pun memilih bertahan, meski terik panas mulai menyengat.
Mereka berjanji akan terus menyuarakan penolakan ini hingga kebijakan pajak JHT dicabut. Bagi buruh, perjuangan ini bukan hanya soal nominal rupiah, melainkan tentang kepastian agar hari tua mereka tidak berakhir dalam kemiskinan setelah seumur hidup mengabdi pada industri.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.