Selasa, 28 Juli 2026 WIB
BREAKING
NASIONAL

Anggota DPR Minta Program MBG Dievaluasi Secara Sistemik untuk Atasi Masalah Keracunan Berulang

Anggota DPR Minta Program MBG Dievaluasi Secara Sistemik untuk Atasi Masalah
Anggota DPR Minta Program MBG Dievaluasi Secara Sistemik untuk Atasi Masalah

JAKARTA — Seratus tujuh belas siswa SMPN 1 Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tiba-tiba dilanda keracunan usai makan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 23 Juli 2026. Enam di antaranya masih menjalani perawatan rumah sakit. Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto kini mendesak evaluasi sistemik program tersebut karena mencurigai ada problem struktural yang berulang di berbagai daerah.

Gejala yang dialami siswa cukup serius: mual, sakit perut hebat, hingga muntah-muntah. Bukan hanya masalah kesehatan fisik, konsentrasi dan proses belajar pun terganggu akibat insiden itu.

“Ini sungguh memalukan dan membuat miris. Program yang diinisiasi untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa justru berakhir dengan mengorbankan kesehatan siswa,” ujar Pulung dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Juli 2026.

Ironi program MBG memang cukup tajam. Saat pemerintah berusaha keras meningkatkan kualitas gizi generasi muda, justru celah kesehatan terbuka lebar. Pulung mengingatkan bahwa insiden di Kediri bukanlah yang pertama — pola yang sama telah terulang di berbagai titik di Indonesia.

Pengawasan Lemah, Standar SOP Minim

Pulung menyoroti tiga elemen kritis yang gagal berfungsi: pengawasan yang lemah, standar operasional prosedur (SOP) yang minim diterapkan penyedia katering di tingkat daerah, serta rantai pasok bahan baku yang tidak terpantau. Proses distribusi makanan yang tidak terjamin kebersihannya dan kurangnya disiplin dalam penerapan higiene sanitasi menjadi titik lemah utama.

“Kejadian seperti ini sudah terjadi di banyak titik, di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pengelola dapur di daerah tidak mau belajar dari pengalaman pahit ini?” tanyanya.

Politisi PDIP itu mengajukan dugaan bahwa ada problem sistemik yang melibatkan seluruh ekosistem program — bukan sekadar insiden terisolasi. Tanpa penanganan menyeluruh, siklus yang sama akan terjadi lagi: kasus muncul, heboh, lalu lupa, hingga terulang kembali.

Moratorium Katering Hingga Audit Selesai

Sebagai tindakan pencegahan, Pulung mendesak operasional penyedia jasa katering yang melayani sekolah tersebut dihentikan sementara selama investigasi berlangsung. Langkah ini dirancang agar tidak ada korban tambahan dan memungkinkan penyedia menjalani audit kebersihan secara menyeluruh tanpa tekanan operasional.

Insiden di Kediri, menurut Pulung, adalah alarm yang tidak bisa lagi diabaikan. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap generasi penerus kini justru menjadi sumber kekhawatiran.

Evaluasi sistemik program MBG, mulai dari pemilihan vendor katering, penerapan standar hygiene, hingga mekanisme pengawasan, menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan publik terhadap program gizi nasional dapat dipulihkan.

(AP)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda