Cina menjadi contoh paling mencolok. Negeri Tirai Bambu itu mengalokasikan sekitar Rp260 triliun per tahun demi mendominasi rantai pasok kendaraan listrik dunia. Uang sebanyak itu tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, melainkan dialokasikan secara strategis mulai dari riset dan pengembangan (R&D), potongan pajak, hingga insentif langsung untuk pembeli.
India pun tidak mau ketinggalan. Mereka mengeluarkan dana sebesar Rp80 triliun per tahun untuk memacu industri di dalam negerinya sendiri. Dimas menegaskan, kehadiran negara dalam bentuk dukungan fiskal bukan untuk memperkaya segelintir pengusaha, melainkan soal penciptaan lapangan kerja yang bernilai tinggi dan berdaya saing.
“Negara perlu hadir, memberi dukungan, pembiayaan, keberpihakan. Ini bukan untuk membantu konglomerat, bukan untuk meningkatkan konsentrasi ekonomi, bukan menolong orang yang kaya dengan menjadi industrialis, tapi soal penciptaan kerja berkualitas,” tegas Dimas.
Strategi industrialisasi hijau ini dipandang sebagai benteng kedaulatan energi. Ketergantungan pada BBM fosil yang fluktuatif harganya di pasar internasional dianggap semakin rentan. Pemerintah diharapkan tidak lagi bergerak sendirian dalam menyusun peta jalan ini.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari lembaga pembiayaan hingga para pemain industri, harus mulai menyamakan frekuensi agar visi Indonesia menjadi hub baterai dunia bukan sekadar slogan di atas kertas.
Ke depan, bola panas ini berada di tangan para pengambil kebijakan di level kabinet. Apakah keberanian mengalihkan subsidi BBM akan menjadi kenyataan, atau justru terkubur oleh resistensi sosial, menjadi ujian berat bagi komitmen pemerintah terhadap transisi energi yang sebenarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.