DPR Dorong Satgas Khusus Bebaskan 4 WNI Sandera Perompak Somalia

MAKASSAR — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menekan pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk membebaskan empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera perompak di Somalia sejak April 2026. Mereka adalah bagian dari 17 awak kapal MT Honour 25 yang dibajak di perairan Somalia empat bulan lalu.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta pihak-pihak terkait untuk menyusun perencanaan pembebasan empat sandera WNI dan sandera lainnya,” kata Syamsu Rizal kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Syamsu mengusulkan operasi militer sebagai opsi terakhir. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI, menurut dia, sudah mengatur tugas TNI dalam operasi militer selain perang—termasuk melindungi WNI di luar negeri. Namun opsi tersebut hanya jika seluruh upaya diplomatis gagal.

Empat sandera WNI itu ialah Kapten Ashari Samadikun asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Adi Faizal asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Wahudinanto asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah; dan Fiki Mutakin asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hambatan Negosiasi dan Permintaan Tebusan Mengambang

Syamsu menyebut beberapa hambatan serius dalam upaya pembebasan. Salah satunya, belum ada pihak yang jelas dapat dihubungi untuk bernegosiasi berdasarkan laporan Atase Pertahanan Indonesia di Eropa. Lokasi penyanderaan pun terus berpindah, membuat pemantauan sulit dilakukan.

Permintaan tebusan dari perompak terus berubah. Semula 2 juta dolar AS, lalu naik menjadi 5 juta dolar AS, dan terakhir mencapai 10 juta dolar AS.

“Kami meminta TNI, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian terkait membentuk satuan tugas agar upaya penyelamatan WNI di Somalia dapat dilakukan secara terukur,” ujar Syamsu. Dia juga meminta struktur pertahanan Indonesia di luar negeri, termasuk atase pertahanan dan unsur intelijen, dioptimalkan untuk memberikan masukan dan langkah terukur.

Perusahaan yang mempekerjakan para awak kapal sudah siap mengikuti keputusan pemerintah, namun memiliki keterbatasan finansial. Syamsu berharap pemerintah hadir dengan satuan tugas agar informasi tentang tebusan dan langkah penyelamatan dapat diperoleh jelas sambil mengutamakan keselamatan WNI.