Lingkar 98 Jabar Dukung Program Presiden Prabowo

BANDUNG — Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network resmi menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini lahir dari keinginan kelompok aktivis untuk memastikan agenda reformasi Indonesia tetap berjalan di jalur yang benar, khususnya dalam aspek pemerataan kesejahteraan.

Fokus pada Demokrasi Ekonomi

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Bandung, Senin (6/7/2026), mereka menekankan bahwa demokrasi politik saja tidak cukup. Selama 28 tahun reformasi, kebebasan berpolitik memang sudah berkembang pesat, namun tantangan di sektor ekonomi masih sangat besar. Kesenjangan akses dan keadilan sosial menjadi catatan utama bagi para aktivis ini.

Ketua Lingkar 98 Jabar, Agus Teddy Sumantri, menyatakan bahwa kekayaan negara harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi yang sehat menuntut adanya demokrasi ekonomi agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Hal ini menjadi napas baru dalam mengawal pembangunan nasional ke depan.

Delapan Poin Perjuangan

Lingkar 98 Jabar merangkum pandangan mereka ke dalam delapan poin strategis. Intinya, mereka mendorong transformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil sebagai kelanjutan dari cita-cita reformasi. Kehadiran program-program dari pemerintahan Presiden Prabowo dipandang sebagai langkah krusial untuk mengisi kekosongan tersebut.

Langkah dukungan ini memberikan dampak nyata bagi peta dukungan politik di Jawa Barat. Konsolidasi para aktivis yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan reformasi 1998 ini akan menjadi katalisator bagi sosialisasi kebijakan pemerintah di tingkat akar rumput. Masyarakat kini menanti realisasi konkret dari janji-janji transformasi ekonomi tersebut.

Mengawal Arah Pembangunan

Posisi Lingkar 98 Jabar sangat jelas. Mereka memilih berperan sebagai mitra kritis yang mendukung program-program pro-rakyat. Agus menegaskan bahwa organisasi tidak akan tinggal diam jika arah pembangunan melenceng dari semangat konstitusi. Bagi mereka, reformasi bukan sekadar sejarah masa lalu, melainkan tugas yang belum selesai.

Sikap politik ini sekaligus menandai babak baru bagi eksistensi kelompok 98 dalam kancah politik nasional. Mereka berusaha menjembatani antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Dengan angka partisipasi yang diharapkan meningkat, transformasi ekonomi ini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan Indonesia pasca-reformasi.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah kebijakan ekonomi konkret apa yang akan diprioritaskan pemerintah untuk menjawab tantangan pemerataan kesejahteraan tersebut.