JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima delegasi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI) di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/7). Organisasi yang mewakili sekitar 350 ribu guru TK tersebut menyuarakan aspirasi kritis: mengangkat guru honorer, terutama di sekolah swasta, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Eka Putri Handayani, Ketua Umum PP IGTKI PGRI, menyampaikan apresiasi atas penerimaan Dasco. “Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR. Banyak sekali aspirasi yang kami sampaikan dari guru Taman Kanak-Kanak se-Indonesia,” ungkapnya kepada wartawan.
Mayoritas guru TK Indonesia adalah tenaga swasta dengan status honorer tanpa kepastian karir. Eka menjelaskan: “Harapan kami guru TK dapat diangkat menjadi PPPK. Dan juga program inpassing agar bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia.” Permintaan ini mencerminkan krisis kepegawaian yang melanda ribuan pendidik di level paling dasar pendidikan formal.
Aspirasi lain yang dibawa IGTKI PGRI mencakup dukungan DPR untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru TK tingkat nasional yang akan dihadiri 4.000 guru dari seluruh nusantara. Organisasi juga meminta kesempatan rapat langsung dengan Presiden.
Kompetensi Guru di Daerah Masih Tertinggal
Suhendri, Dewan Kehormatan IGTKI PGRI, menguraikan kebutuhan mendesak lainnya: perluasan program peningkatan kompetensi guru melalui jalur formal dan nonformal. Masalahnya nyata — masih banyak guru TK, khususnya di daerah, hanya memiliki kualifikasi SMA atau SMK, bukan sarjana.
“Alhamdulillah memang sudah ada program pemerintah untuk peningkatan kompetensi melalui jalur S1, tapi kalau bisa dicanangkan lebih luas akan lebih baik,” katanya. Suhendri mencontohkan kebutuhan spesifik: pelatihan bagi guru yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.
“Anak-anak berkebutuhan khusus gabung di sekolah biasa tapi mereka tidak bisa mengajar seperti apa,” jelasnya.
Persoalan akreditasi juga menjadi sorotan. Banyak sekolah TK di daerah belum mendapat akreditasi resmi, meskipun program sudah dicanangkan pemerintah. IGTKI PGRI meminta perluasan jangkauan akreditasi ke seluruh pelosok.
Dukungan Program Pemerintah dan RUU Sisdiknas
Menariknya, IGTKI PGRI tidak sekadar mengajukan tuntutan. Organisasi ini menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan pemerintah, terutama rencana penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK B).
“Kami IGTKI PGRI mendukung semua program pemerintah, khususnya yang kaitannya dengan Taman Kanak-Kanak adalah Wajib Belajar 13 Tahun. TK B siap mendukung program pemerintah,” kata Eka.
Permintaan strategis lainnya datang dari Suhendri, yang mendesak penyelesaian Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan segera. “Kami ingin segera UU RUU Sisdiknas itu disahkan. Karena advokasi ini sangat kami perlukan di daerah agar nanti anak-anak Indonesia 2045 itu bisa tercapai Indonesia Emas,” ujarnya.
Respons dari Dasco dinilai positif. Suhendri memuji perjuangan Dasco selama ini bagi guru honorer. “Melalui audiensi dengan Pak Wakil, kami mengucapkan terima kasih atas selama ini Pak Wakil telah memperjuangkan guru-guru honorer juga di TK di sekolah-sekolah,” ucapnya. Eka juga menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari DPR dan diharapkan segera ditindaklanjuti.
Audiensi ini menunjukkan tekanan nyata dari lapangan pendidikan. Dengan 350 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, IGTKI PGRI memiliki suara berat dalam advokasi pendidikan nasional.
Status honorer guru TK, ketimpangan kompetensi antara kota dan daerah, serta akreditasi yang belum merata adalah tantangan yang membutuhkan solusi segera, bukan janji jangka panjang.
Bagaimana DPR akan menuruskan aspirasi ini menjadi kebijakan konkret akan menentukan masa depan ribuan pendidik TK dan jutaan anak didik mereka.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.