Tanpa payung hukum yang kuat, advokasi pendidikan di tingkat daerah akan terus menemui jalan buntu. Suhendri percaya bahwa kualitas pendidikan usia dini yang baik menjadi syarat mutlak untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Persoalan kualifikasi pengajar pun tak luput dari perbincangan. Hingga detik ini, masih banyak guru TK yang hanya mengantongi ijazah SMA atau SMK. Meskipun pemerintah sudah membuka jalur peningkatan kompetensi lewat jenjang S1, aksesnya belum merata. Suhendri mendorong agar program beasiswa atau pendidikan lanjutan ini diperluas lagi cakupannya agar guru-guru di daerah terpencil tidak tertinggal.
Kehadiran Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, dalam audiensi tersebut memberikan sinyal dukungan politik yang cukup kuat. Suasana ruang pertemuan tampak serius namun tetap cair. Bagi para guru TK yang hadir, langkah mendatangi Senayan merupakan perjuangan nyata untuk mengubah nasib.
Mereka tidak hanya menuntut status, tetapi juga meminta pengakuan atas peran vital mereka dalam mencerdaskan anak bangsa sejak dini.
Pihak DPR RI pun kini memegang aspirasi tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan teknis mengenai kapan rekrutmen PPPK bagi guru TK akan diprioritaskan. Namun, jalinan komunikasi dengan pimpinan dewan hari ini menjadi secercah harapan bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini setia mengajar meski dengan upah seadanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.