Ratusan ribu guru Taman Kanak-kanak (TK) honorer di seluruh penjuru Indonesia kini menggantungkan harapan pada gedung parlemen.
Kamis, 30 Juli 2026, perwakilan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Mereka ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mendesak kepastian status kerja yang selama ini terkatung-katung.
Eka Putri Handayani, Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI, memimpin delegasi tersebut dengan membawa satu tuntutan utama: pengangkatan guru honorer TK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, tercatat ada sekitar 350 ribu anggota IGTKI-PGRI yang tersebar dari pelosok desa hingga kota besar. Mereka menuntut perhatian lebih terhadap nasib tenaga pendidik usia dini yang tulang punggungnya justru menopang fondasi pendidikan nasional.
Nasib Honorer di Tengah Kesenjangan
Pertemuan itu bukan sekadar formalitas. Eka menceritakan bagaimana kesejahteraan guru TK kerap luput dari perhatian. Mayoritas pengajar di jenjang pendidikan ini memang masih berstatus honorer.
Penyebabnya sepele namun fatal; sebagian besar guru mengabdi di sekolah swasta yang memiliki keterbatasan anggaran. Akibatnya, penghasilan jauh dari kata layak. Jaminan sosial pun seringkali jauh panggang dari api.
Kepada Dasco, delegasi IGTKI-PGRI menyodorkan permintaan agar program inpassing bisa diterapkan lebih merata. Skema ini menjadi tumpuan bagi tenaga honorer untuk bisa bertransisi menjadi PNS atau PPPK dengan menghitung masa pengabdian mereka yang telah bertahun-tahun. Bagi mereka, pengakuan atas pengalaman kerja adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Tak hanya bicara soal periuk nasi, organisasi ini juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah memberlakukan Wajib Belajar 13 Tahun. Eka menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal program ini, khususnya mulai dari tingkat TK B.
Baginya, pendidikan anak usia dini merupakan gerbang utama sebelum anak-anak masuk ke jenjang sekolah dasar. Mereka ingin dilibatkan lebih aktif dalam menyukseskan visi ini di lapangan.
Mendorong Kualitas Pendidikan Dasar
Di ruang yang sama, Dewan Kehormatan IGTKI, Suhendri, menyoroti isu yang lebih teknis namun krusial, yakni penyelesaian Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, akselerasi pengesahan RUU ini sangat mendesak.
Tanpa payung hukum yang kuat, advokasi pendidikan di tingkat daerah akan terus menemui jalan buntu. Suhendri percaya bahwa kualitas pendidikan usia dini yang baik menjadi syarat mutlak untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Persoalan kualifikasi pengajar pun tak luput dari perbincangan. Hingga detik ini, masih banyak guru TK yang hanya mengantongi ijazah SMA atau SMK. Meskipun pemerintah sudah membuka jalur peningkatan kompetensi lewat jenjang S1, aksesnya belum merata. Suhendri mendorong agar program beasiswa atau pendidikan lanjutan ini diperluas lagi cakupannya agar guru-guru di daerah terpencil tidak tertinggal.
Kehadiran Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, dalam audiensi tersebut memberikan sinyal dukungan politik yang cukup kuat. Suasana ruang pertemuan tampak serius namun tetap cair. Bagi para guru TK yang hadir, langkah mendatangi Senayan merupakan perjuangan nyata untuk mengubah nasib.
Mereka tidak hanya menuntut status, tetapi juga meminta pengakuan atas peran vital mereka dalam mencerdaskan anak bangsa sejak dini.
Pihak DPR RI pun kini memegang aspirasi tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan teknis mengenai kapan rekrutmen PPPK bagi guru TK akan diprioritaskan. Namun, jalinan komunikasi dengan pimpinan dewan hari ini menjadi secercah harapan bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini setia mengajar meski dengan upah seadanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.