JAKARTA — Indonesia kini berada di tengah gelombang transformasi ekonomi digital yang berlangsung sangat masif. Penggunaan QRIS melonjak drastis, sektor teknologi finansial (fintech) menjamur, dan integrasi perbankan dalam aktivitas harian masyarakat telah menjadi norma baru. Namun, di balik kemajuan teknis tersebut, sektor keuangan domestik dinilai belum mencapai kematangan yang ideal.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak bisa hanya diukur dari canggihnya inovasi teknologi atau banyaknya aplikasi yang muncul. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses ke layanan keuangan formal dan mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
“Digitalisasi harus merupakan instrumen untuk inklusi, bukan sekadar inovasi teknologi,” ujar Anggito dalam seminar Nasional dan Pelantikan ISEI Jakarta di Perbanas Institute, Jumat (31/7/2026).
Tantangan Literasi dan Kedalaman Sektor Keuangan
Data industri menunjukkan fondasi perbankan sebenarnya dalam kondisi solid. Per Juni 2026, Dana Pihak Kedua (DPK) tercatat tumbuh sekitar 10 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp10.283 triliun. Sementara rasio permodalan perbankan berada di angka 24 persen (YoY), jauh di atas batas minimum, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga stabil di kisaran 2,17 persen.
Meski begitu, Anggito menyoroti pekerjaan rumah yang masih menumpuk pada kedalaman sektor keuangan domestik. Rasio tabungan di Indonesia baru mencapai angka 42 persen, salah satu yang terendah di antara negara-negara sebaya di Asia. Selain itu, aset keuangan investor institusi maupun pembiayaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level 120 persen.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait ketergantungan pembangunan pada modal asing. Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan masih ada puluhan juta penduduk Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan sama sekali, membuktikan bahwa transformasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Paradoks Risiko di Era Digital
Laju adopsi teknologi yang sangat cepat kini berhadapan dengan masalah literasi keuangan dan digital yang tumbuh jauh lebih lambat. Kesenjangan ini menciptakan paradoks baru: teknologi memang memangkas waktu transaksi, tetapi di saat bersamaan, risiko juga menyebar lebih cepat.
Anggito memberi peringatan keras mengenai potensi kepanikan perbankan. Fenomena bank run yang dulunya membutuhkan waktu lama untuk menyebar, kini bisa terjadi hanya dalam hitungan jam karena dipicu oleh misinformasi di media sosial dan kemudahan akses mobile banking.
Peristiwa krisis perbankan di Amerika Serikat pada tahun 2023 menjadi pengingat nyata bahwa kecepatan arus informasi dapat mengguncang stabilitas industri dengan sangat cepat.
Di sisi lain, Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, berpendapat bahwa bank kini harus bertransformasi menjadi penghubung berbagai ekosistem.
Melalui platform seperti Bale by BTN, perseroan mencoba mengintegrasikan layanan perumahan dengan sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembayaran pajak daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Senada dengan pandangan tersebut, Dewan Eksekutif Lamemba sekaligus Anggota Bidang V ISEI, Firdaus, menekankan pentingnya tata kelola di tengah meluasnya penggunaan artificial intelligence (AI) di industri perbankan.
Menurutnya, regulator perlu memperkuat pengawasan risiko, termasuk risiko siber dan ketergantungan pada layanan cloud, agar kemajuan teknologi tidak berujung pada kerentanan sistemik yang merugikan konsumen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.