Tarif Ekspor Tuna-Cakalang ke Jepang Jadi 0 Persen Mulai Agustus 2026

Bagi industri pengolahan ikan di dalam negeri, kebijakan ini bukan sekadar kabar administratif.

Tarif yang turun ke 0 persen berarti produk olahan tuna dan cakalang berpotensi punya posisi lebih kompetitif di rak ritel Jepang, terutama untuk eksportir yang selama ini menanggung biaya masuk 9,6 persen.

Di pasar ekspor yang bergerak cepat, selisih tarif seperti ini bisa menentukan apakah sebuah produk lebih mudah diterima pembeli atau justru tersisih karena harga.

KKP memastikan inspeksi berkala akan dilakukan untuk mengecek kepatuhan eksportir terhadap persyaratan IJEPA. Pemerintah juga tengah menyiapkan registrasi tahap kedua agar lebih banyak UPI bisa memperoleh fasilitas tarif. Artinya, akses ke skema 0 persen belum otomatis terbuka untuk semua pelaku, melainkan tetap bergantung pada verifikasi dan pemenuhan syarat.

11 perusahaan sudah lolos registrasi

Hingga kini, dari 30 UPI dan eksportir yang mengikuti proses verifikasi sejak Januari 2026, sebanyak 11 perusahaan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh Nomor Registrasi IJEPA. Perusahaan itu berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Data KKP menunjukkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang mencapai USD 613,65 juta sepanjang 2025, naik 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas terbesar yang diekspor terdiri atas udang dengan porsi 52,1 persen, tuna-cakalang 26,2 persen, dan mutiara 5,9 persen.

Di kelompok yang akan mendapat fasilitas tarif 0 persen lewat IJEPA, ekspor produk olahan tuna dan cakalang tercatat mencapai USD 76,41 juta pada 2025, naik 21 persen dibandingkan 2024. Angka ini menunjukkan segmen olahan tuna-cakalang sudah punya basis pasar yang jelas, lalu kebijakan tarif baru berpotensi menambah daya dorong untuk pengiriman berikutnya.

Pemberlakuan tarif preferensi itu sendiri merupakan tindak lanjut ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. Dengan jadwal berlaku yang sudah ditetapkan mulai 1 Agustus 2026, perhatian pelaku usaha kini bergeser ke verifikasi, registrasi, dan kesiapan produksi agar tidak kehilangan momentum saat tarif ekspor tuna-cakalang resmi turun ke 0 persen.