JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memperingatkan pemerintah tidak boleh berlama-lama lagi. Wilayah-wilayah di Indonesia sudah memasuki fase kritis menghadapi kekeringan yang diprediksi BMKG akan mencapai puncaknya Agustus hingga September 2026.
Dari tahap pencegahan, situasi sudah bergeser ke pengendalian dampak. Daniel Johan menyampaikan usul konkret: pengeboran sumur darurat dan modifikasi cuaca (hujan buatan) untuk wilayah paling terdampak.
“Kami saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir,” kata Daniel Johan saat dihubungi Sabtu (1/8/2026). “Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak.”
Laporan dari lapangan membuktikan kecemasan legislator ini bukan sekadar antisipasi. Banyak daerah, khususnya Kalimantan, belum diguyur hujan selama hampir dua bulan. Data dari Jawa Barat saja mencatat 93 kecamatan sudah dilanda kekeringan, sementara hotspot dan kabut asap mulai bermunculan di berbagai titik.
Dua Langkah Darurat untuk Mengatasi Krisis Air
Daniel Johan mengajukan dua solusi yang harus dilakukan segera. Pertama, pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat — tetapi dengan hati-hati agar tidak merusak cadangan air tanah jangka panjang.
“Jangan sampai solusi darurat hari ini jadi masalah baru esok hari,” tekannya.
Langkah kedua adalah rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah-wilayah paling terdampak kekeringan dan zona rawan kebakaran.
Komisi IV DPR berkomitmen memberikan atensi penuh pada situasi ini, terutama terkait ketahanan pangan dan produksi pertanian yang paling rentan. Daniel Johan mendorong koordinasi lintas kementerian — BMKG, Kementerian Pertanian, BNPB, dan pemerintah daerah — agar penanganan tidak tersegmentasi.
“Jangan sampai penanganannya lambat karena masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Anggaran Darurat Harus Dialokasikan Sekarang
Legislator ini juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang cukup. Jika pendanaan tidak mencukupi, dampak buruk akan meluas dengan efek pengganda yang sangat besar.
“Anggaran harus siap sedia karena ini bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat. Dukungan politik anggaran pasti kami dorong agar pendanaan penanganan kekeringan dapat dialokasikan dan mengambil dari anggaran lain yang bisa direalokasi,” tutur Daniel Johan.
Puncak Musim Kemarau Dimulai Agustus
BMKG melalui Sekretaris Utama Guswanto mengonfirmasi prediksi kritis ini. Puncak musim kemarau 2026 diprediksi terjadi pada Agustus hingga September, dengan curah hujan di sebagian besar wilayah masih berada di bawah normal hingga awal Oktober.
Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan.
Pulau Jawa menjadi salah satu kawasan paling rentan karena menggabungkan dua faktor rawan: curah hujan di bawah normal dan kebutuhan air yang sangat tinggi akibat pusat pertanian dan populasi padat. Bali dan Nusa Tenggara, yang secara klimatologis memang lebih sering mengalami kekeringan, diperkirakan akan menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan yang meningkat.
Di Kalimantan, terutama wilayah selatan dan tengah, curah hujan rendah berpotensi menambah jumlah titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sulawesi Selatan juga diprediksi masih mengalami defisit hujan hingga September, memicu kekhawatiran terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
“Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November,” kata Guswanto Jumat (31/7).
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.