Waka Komisi VIII DPR Minta Perkuat Mitigasi Hadapi Ancaman Kekeringan

JAKARTA — Ancaman kekeringan besar-besaran menanti sebagian besar wilayah Indonesia pada puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi selatan akan mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko kini mendesak pemerintah dan semua pemangku kepentingan bergerak cepat merespons prediksi tersebut sebelum masyarakat mengalami krisis air bersih atau gagal panen.

“Informasi dari BMKG harus menjadi peringatan dini yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas,” ujar Singgih saat dihubungi Sabtu (1/8/2026).

Risiko tidak hanya sekadar krisis air. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menekankan bahwa curah hujan rendah di wilayah-wilayah tersebut berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas. Di Kalimantan, terutama wilayah selatan dan tengah, titik panas diperkirakan meningkat drastis.

Bali dan Nusa Tenggara, secara historis lebih rentan kekeringan, juga akan menghadapi musim kemarau panjang dengan risiko karhutla tinggi.

Strategi Mitigasi Kolaboratif Diperlukan

Menurut Singgih, penanganan kekeringan tidak bisa dikerjakan satu institusi saja. Koordinasi harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, BNPB, kementerian terkait, TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan. Ia bersikeras bahwa mitigasi bencana jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan menangani dampak setelah krisis melanda.

Kementerian Pertanian perlu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pangan sejak sekarang. Sementara itu, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus memastikan kelompok rentan mendapat bantuan jika kekeringan berkepanjangan.

Pulau Jawa, sebagai pusat aktivitas pertanian dan dihuni populasi padat, menjadi prioritas utama karena kebutuhan air sangat tinggi bersamaan dengan prediksi curah hujan rendah.

Pencegahan Karhutla Harus Dimulai Sekarang

Singgih menekankan pentingnya kesiapan menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Upaya pencegahan harus mencakup patroli rutin, edukasi intensif kepada masyarakat, dan pemantauan wilayah rawan.

“Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan kesiapsiagaan. Dengan mitigasi yang baik, koordinasi yang solid, dan respons yang cepat, dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.

Guswanto menambahkan bahwa awal musim hujan diperkirakan mulai masuk Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November. Namun, waktu tunggu itu masih lama. Artinya, jendela untuk mempersiapkan mitigasi hanya tinggal hitungan hari menjelang puncak kemarau.

Dengan curah hujan di bawah normal dan risiko defisit air hingga awal Oktober, setiap hari bergerak lambat berarti menambah risiko masyarakat kehilangan akses air bersih, tanaman layu, dan kebakaran meluas tak terkendali. Momentum peringatan BMKG sekarang ini adalah kesempatan terakhir untuk membangun pertahanan sebelum krisis tiba.