Marak WNA Berulah di Bali, Pengamat: Pengawasan Harus Libatkan Semua Pihak

DENPASAR — WNA berulah di Bali kembali memunculkan sorotan soal pengawasan wisatawan mancanegara di Pulau Dewata. Pengamat Pariwisata Taufan Rahmadi menilai pengawasan tidak bisa ditumpukan ke aparat penegak hukum semata, karena Bali butuh kerja bersama dari banyak pihak.

Dalam pandangannya, pemerintah, aparat, pelaku usaha, sampai masyarakat adat punya peran yang sama penting untuk menjaga Bali tetap nyaman dikunjungi. Ia menyebut pengawasan yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup jika tujuan akhirnya adalah menjaga kualitas pariwisata.

Pengawasan WNA berulah di Bali dinilai harus kolaboratif

Saat dihubungi detikTravel, Jumat (31/7/2026), Taufan menyampaikan bahwa pengawasan terhadap wisatawan asing semestinya dilakukan secara kolaboratif. Ia menekankan perlunya kerja sama antarlembaga, termasuk melibatkan pecalang dan pelaku pariwisata di lapangan.

Menurut dia, pengawasan yang baik tidak berhenti pada penindakan setelah masalah muncul. Pencegahan harus lebih dulu jalan. Di titik itu, peran masyarakat lokal ikut menentukan, sebab mereka yang paling dekat dengan ritme harian destinasi wisata di Bali.

“Menurut saya pengawasan itu tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Jadi harus ada kerja sama dengan berbagai instansi termasuk juga masyarakat, dalam hal ini pecalang-pecalang yang ada di sana, pelaku pariwisata sehingga semua stakeholder akan sama-sama menjaga destinasi,” kata Taufan.

Pernyataan itu menggarisbawahi satu hal penting: pengawasan di Bali bukan urusan satu pintu. Jika aparat bergerak sendiri, pengawasan bisa tersendat. Kalau pelaku wisata dan masyarakat adat ikut terlibat, jalur komunikasi dan respons di lapangan bisa lebih cepat.

Edukasi budaya sejak sebelum berangkat

Tak berhenti di pengawasan, Taufan juga mendorong edukasi budaya untuk wisatawan mancanegara. Ia menilai masih banyak wisatawan yang belum memahami aturan maupun nilai budaya yang berlaku selama mereka berada di Bali.

Bagi Taufan, edukasi itu sebaiknya dimulai bahkan sebelum wisatawan berangkat ke Indonesia. Dengan begitu, mereka sudah paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat menginjakkan kaki di Bali. Bukan setelah ada masalah. Bukan setelah ada pelanggaran.

“Apakah edukasi budaya perlu diperkuat? Sangat perlu menurut saya. Jadi banyak wisatawan itu perlu diedukasi diajarkan bahwa budaya tidak boleh dilanggar,” tegas Taufan.

Ia menambahkan, wisatawan juga harus mendapat penjelasan sejak dari negara asal mereka. Pesan sederhana soal etika, aturan, dan penghormatan terhadap budaya lokal bisa membantu menekan pelanggaran yang muncul karena ketidaktahuan.

“Jadi mereka harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sekali lagi edukasi harus diberikan sejak sebelum mereka melakukan perjalanan. Sejak dari negara asal mereka, apa yang harus diperhatikan dan apa yang harusnya tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke destinasi wisata, terlebih Bali,” lengkapnya.

Dampaknya ke kualitas pariwisata Bali

Di sinilah isu ini jadi penting bagi pariwisata Bali. Menurut Taufan, keterbukaan Bali terhadap wisatawan dunia harus tetap berjalan beriringan dengan penegakan aturan yang konsisten. Dua hal itu, katanya, bukan perkara yang saling bertentangan.

Kalau aturan longgar, pelanggaran mudah muncul dan citra destinasi ikut terdampak. Sebaliknya, kalau edukasi dan pengawasan berjalan bersama, Bali bisa menjaga wajahnya sebagai tujuan wisata kelas dunia tanpa mengorbankan kearifan lokal. Itu yang disebut Taufan sebagai bagian dari prinsip quality tourism dan sustainability.

“Bali harus tetap terbuka bagi wisatawan dunia tapi setiap wisatawan datang it wajib mematuhi hukum ya, menghormati kearifan budaya dan kearifan lokal, sehingga prinsip-prinsip quality tourism itu tetap terjaga ya sustainability-nya. Sehingga bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang ada, jadi wisatawan yang datang adalah wisatawan yang berkualitas,” tutupnya.

Dengan pola seperti itu, sorotan terhadap perilaku WNA di Bali tidak berhenti pada keluhan. Arah pembahasannya bergeser ke langkah yang lebih nyata: pengawasan bersama, edukasi sejak awal, dan aturan yang ditegakkan tanpa setengah-setengah.

Dan di tengah semua itu, satu pesan Taufan tetap menonjol: Bali harus dijaga sebagai destinasi wisata kelas dunia, sambil memastikan setiap wisatawan yang datang paham batasan yang berlaku. Tanpa itu, pelanggaran bakal terus berulang, dan citra Bali ikut menanggung bebannya.

Langkah yang diminta tetap konsisten

Kolaborasi, edukasi, dan penegakan aturan. Tiga hal itu, menurut Taufan, harus berjalan bersamaan jika Bali ingin menekan pelanggaran wisatawan mancanegara. Ia tidak menempatkan satu pihak sebagai penanggung jawab tunggal, melainkan membagi peran ke semua pemangku kepentingan pariwisata.

Itu sebabnya, isu pengawasan WNA berulah di Bali bukan sekadar soal ketertiban. Ini juga soal bagaimana destinasi besar mempertahankan reputasinya ketika arus wisata terus datang. Taufan menutup pesannya dengan satu penekanan yang jelas: wisatawan yang datang harus berkualitas, dan itu hanya bisa terwujud kalau aturan dijaga sejak awal perjalanan.