Legislator: Jawa Timur tak boleh jadi surga narkotika

Jawa Timur sedang dalam kondisi darurat narkoba yang mengkhawatirkan. Rentetan penangkapan barang bukti skala besar sepanjang bulan Juli 2026 menjadi bukti nyata bahwa wilayah ini telah berubah menjadi target empuk sekaligus jalur distribusi utama bagi sindikat internasional.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Andy Firasadi, gerah dengan situasi ini. Ia mengeluarkan peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba menjadikan Jawa Timur sebagai surga bagi peredaran narkotika. Baginya, keuntungan materi yang dikejar para bandar tidak sebanding dengan hancurnya masa depan generasi muda di provinsi ini.

Ketegasan Andy bukan tanpa alasan. Baru-baru ini, aparat penegak hukum mencatatkan prestasi besar, namun sekaligus mengungkap betapa masifnya peredaran narkoba. Sepanjang Juli 2026, petugas berhasil menyita 3,37 ton ganja di Kabupaten Gresik.

Belum reda keterkejutan publik, polisi kembali mengamankan 5,4 kilogram sabu-sabu di wilayah Bangkalan. Temuan barang haram dalam jumlah fantastis tersebut seolah menjadi alarm bahwa pintu masuk penyelundupan di Jawa Timur semakin terbuka lebar.

Ancaman Nyata dari Pesisir hingga Kota

Situasi di lapangan memang jauh dari kata aman. Berdasarkan catatan Polda Jawa Timur selama semester pertama tahun 2026, kepolisian telah membongkar 3.157 kasus narkotika. Sebanyak 4.061 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, angka tersebut melonjak 4,54 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Kondisi geografis Jawa Timur, khususnya wilayah Madura, kini berada di bawah pengawasan ketat. Banyaknya pelabuhan rakyat yang tersebar di sepanjang garis pantai Madura disinyalir menjadi celah utama bagi sindikat untuk menyelundupkan barang terlarang ke daratan utama Jawa. Jalur laut yang sulit terpantau ini kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengelabui petugas.

Bagi masyarakat, ancaman ini sudah menyentuh level akar rumput. Narkoba tidak lagi hanya ditemukan di tempat hiburan malam, tapi mulai merambah ke lingkungan permukiman hingga menyasar sekolah-sekolah. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kolektif yang jauh lebih tinggi daripada sekadar mengandalkan operasi kepolisian.

Memperkuat Barisan Lawan Sindikat

Andy menegaskan bahwa upaya memberantas narkoba tidak bisa hanya dibebankan di pundak satu instansi saja. Ia menuntut penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepolisian, Badan Narkotika Nasional, hingga unsur TNI. Keterlibatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan menjadi kunci utama dalam memutus rantai peredaran di lingkup paling kecil.

“Ini bukan sekadar perkara hukum. Kita sedang bicara tentang masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat kita,” tegas Andy di Surabaya, Sabtu (25/7). Ia menegaskan bahwa narasi “Jawa Timur bukan surga narkoba” harus diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan sekadar retorika di gedung parlemen.

Legislator asal daerah pemilihan Lamongan-Gresik ini pun menyoroti pentingnya pendekatan preventif. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih serius menjalankan program edukasi dini di sekolah-sekolah. Akses rehabilitasi bagi para pecandu juga harus diperluas, agar mereka yang terjerat bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak menjadi pasar bagi bandar.

Selain pendidikan dan rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah rawan harus dipacu. Kemiskinan sering kali menjadi pintu masuk bagi jaringan narkoba untuk merekrut kurir di tingkat lokal. Andy memastikan bahwa pihaknya di DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Pengawalan ini tidak akan setengah-setengah. Komisi A menuntut penambahan alokasi anggaran yang lebih memadai. Dana tersebut nantinya bakal difokuskan untuk program edukasi serta pemberdayaan masyarakat, memastikan kegiatan tersebut berdampak nyata di lapangan dan tidak berakhir sebagai seremonial belaka.

Langkah selanjutnya kini bergantung pada komitmen nyata eksekutif dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas sindikat di lapangan sekaligus merangkul masyarakat untuk bersama-sama menutup akses masuk bagi barang haram tersebut.