SURABAYA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana APBN dalam proyek yang menjadi bagian dari prioritas pendidikan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Proyek infrastruktur pendidikan ini berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektare. Data dari Kementerian Keuangan mencatat nilai kontrak pembangunan sekolah mencapai Rp 3,52 triliun dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,82 triliun. Hingga hari peninjauan, realisasi belanja untuk pembangunan fisik sekolah telah menyentuh angka Rp 3,21 triliun.
Purbaya menekankan bahwa tanggung jawab kementeriannya mencakup pengawalan ketersediaan anggaran agar program berjalan optimal di lapangan. Ia berharap fasilitas yang tersedia mampu mendukung proses pembelajaran secara maksimal, sekaligus menjadi sarana pengembangan karakter siswa sejak usia dini.
Konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui investasi sumber daya manusia.
Konsep Terintegrasi dan Fasilitas Pendukung
Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Surabaya menerapkan model pendidikan yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Keunikan program ini tidak hanya terletak pada ruang kelas, namun juga penyediaan fasilitas asrama yang dirancang untuk mendukung pembentukan karakter siswa secara mendalam.
Selama kunjungan, Purbaya menyusuri rute keseharian peserta didik, mulai dari area asrama hingga ruang kelas untuk mengecek kualitas furnitur dan sirkulasi udara. Peninjauan fisik ini menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana layak digunakan sebelum dimanfaatkan sepenuhnya dalam kegiatan belajar-mengajar.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah ini menampung 270 peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui skema seleksi Program Keluarga Harapan (PKH). Operasional pendidikan didukung oleh 131 tenaga profesional, yang mencakup tenaga pengajar, wali asuh, dan wali asrama.
Fokus utama pemerintah adalah menjamin akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan, sekaligus membangun generasi yang lebih kompetitif di masa depan.
Penyediaan infrastruktur berskala besar ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap pembangunan manusia. Dengan alokasi dana yang signifikan dari APBN, pemerintah menargetkan sekolah ini mampu menjadi standar baru dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.