Selasa, 4 Agustus 2026 WIB
BREAKING
INTERNASIONAL

Bangladesh Desak India soal Pidato Sheikh Hasina di New Delhi

Pidato Sheikh Hasina memicu desakan Bangladesh ke India
Bangladesh mempersoalkan pidato Sheikh Hasina yang akan digelar di New Delhi secara daring. (Ilustrasi: AI)

NEW DELHI — Pidato Sheikh Hasina di New Delhi membuat hubungan India dan Bangladesh kembali diuji. Dhaka sudah memperingatkan Delhi bahwa memberi panggung politik kepada mantan pemimpin Bangladesh itu bisa merusak perbaikan hubungan kedua negara.

India, lewat Kementerian Luar Negeri, menegaskan tidak punya keterlibatan apa pun dalam acara yang dijadwalkan berlangsung secara daring itu. Pernyataan ini penting karena posisi New Delhi kini berada di tengah tarik-menarik diplomatik yang sensitif: menjaga hubungan dengan Bangladesh, tetapi juga menjelaskan batas peran pemerintah dalam forum yang diinisiasi pihak swasta.

India menolak dianggap ikut campur

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan, “The interaction is being organised by a private media entity. The government has no involvement whatsoever in it, neither does it endorse any views that may be expressed at the forum.”

Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan saat India merespons keberatan Bangladesh atas rencana pidato Hasina. Jaiswal tidak menanggapi langsung keberatan spesifik Dhaka yang menilai Hasina seharusnya tidak melakukan aktivitas politik dari tanah India.

Acara tersebut digelar oleh Foreign Correspondents’ Club of South Asia dan diberi nama “Sheikh Hasina’s Homecoming.” Pidatonya akan disiarkan langsung, tetapi disampaikan dari jarak jauh.

Bagi Bangladesh, isu ini bukan sekadar acara diskusi. Hasina kini berada di India setelah digulingkan lewat protes yang dipimpin mahasiswa pada Agustus 2024. Dhaka memandang setiap ruang publik bagi Hasina berpotensi dibaca sebagai dukungan politik, apalagi di tengah proses hukum yang masih membelitnya.

Posisi Hasina masih memicu gesekan

Dalam bahan DW, Hasina disebut telah berjanji akan kembali ke Bangladesh pada Desember 2026. Janji itu muncul meski Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepadanya pada Oktober lalu, disusul sejumlah kasus hukum lain.

Situasi ini membuat setiap pernyataan atau penampilan publik Hasina menjadi sensitif. India memang menegaskan acara itu bukan kegiatan pemerintah, tetapi di mata Bangladesh, lokasi dan platform yang dipakai tetap menyentuh ranah politik luar negeri. Titiknya jelas. Kepercayaan bilateral mudah goyah saat simbol yang dipakai dianggap terlalu dekat dengan kepentingan salah satu pihak.

Dampaknya juga terasa lebih luas. Hubungan India-Bangladesh selama ini penting untuk perdagangan, mobilitas, dan stabilitas kawasan perbatasan. Saat satu pihak menganggap ada ruang politik yang dibuka untuk tokoh yang dipersoalkannya, suasana kerja sama bisa ikut mengeras.

Bagi pembaca di kawasan ini, setiap gesekan semacam itu berpotensi memengaruhi nada diplomasi, sikap perbatasan, sampai kalkulasi politik di kedua ibu kota.

India juga disibukkan polemik E20

Di saat isu Hasina mencuat, India juga menghadapi tekanan domestik soal bahan bakar E20. Mantan Ketua Menteri Delhi, Arvind Kejriwal, menyerukan dukungan publik terhadap kampanye menolak peluncuran bahan bakar campuran etanol 20 persen itu.

Ia mengatakan publik harus turun ke jalan dalam skala besar bila ingin mendapat keringanan dari E20. Kejriwal juga menyebut dirinya sempat mencoba berjalan menuju kediaman perdana menteri dengan “over 2,30,000 petitions against E20.”

Pemerintah India sebelumnya mengatakan E20 sudah diperkenalkan setelah pengujian ketat. Tapi kritik terus bermunculan, terutama setelah unggahan di media sosial viral dan menyebut campuran itu menurunkan jarak tempuh, merusak mesin, dan menaikkan biaya perawatan kendaraan yang dirancang untuk campuran etanol lebih rendah.

Meski ada protes, pemerintah tetap melaju dengan strategi biofuel itu. Pada Senin, pemerintah menolak rencana menurunkan kembali ke E10. Keputusan itu menunjukkan Delhi belum berniat mengendur, meski penolakan publik belum surut.

Modi, Kongres, dan sorotan lain dari India

Rangkuman DW juga menyinggung upaya Perdana Menteri Narendra Modi merangkul pemilih muda lewat video reels bergaya Gen Z, setelah protes besar terkait ujian masuk kedokteran yang dibatalkan. Respons warganet dinilai masih dingin, bahkan setelah Modi mengubah sudut kamera, pencahayaan, dan latar video.

Di sisi lain, Departemen Kehakiman Amerika Serikat memasukkan seorang pria berdarah India ke dalam daftar 25 orang yang kewarganegaraan Amerikanya dicabut karena dugaan kejahatan. Ia dituduh memakai dua identitas untuk masuk ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara pada 2008.

Partai Bharatiya Janata Party juga menyerang Kongres dan sekutunya karena dituding mengganggu sidang parlemen. Juru bicara nasional BJP, Sambit Patra, mengatakan dua rancangan undang-undang penting terpaksa disahkan tanpa pembahasan karena keributan di ruang sidang.

“Both these bills are directly linked to the interests of the public,” kata Patra. Ia merujuk pada Registration of Births & Deaths (Amendment) Bill dan Bankers’ Books Evidence Bill.

Dengan sejumlah isu bergerak serentak, India kembali berada di titik sibuk: tekanan diplomatik dari Bangladesh, perdebatan kebijakan energi, sampai tarik-ulur politik domestik. Untuk kasus pidato Sheikh Hasina, pernyataan India sudah jelas. Acara itu, kata New Delhi, adalah agenda entitas media swasta, bukan agenda pemerintah.

“The government has no involvement whatsoever in it,” ujar Randhir Jaiswal.

(AN)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda