Selasa, 4 Agustus 2026 WIB
BREAKING
POLITIK PEMERINTAHAN

Todd Blanche Lolos dari Blokir GOP usai Hapus Dana Rp1,8 Miliar

Todd Blanche Lolos dari Blokir GOP usai Hapus Dana Rp1,8 Miliar
Todd Blanche Lolos dari Blokir GOP usai Hapus Dana Rp1,8 Miliar

WASHINGTON — Nominasi Todd Blanche sebagai jaksa agung Amerika Serikat kembali melaju setelah ia menandatangani perintah yang menghentikan dana anti-weaponization senilai hampir US$1,8 miliar. Dua senator Partai Republik yang sempat menahan dukungan, John Cornyn dan Thom Tillis, lalu berbalik mendukungnya pada Senin.

Langkah itu menyingkirkan hambatan terbesar bagi Todd Blanche menjelang pemungutan suara lanjutan di Komite Kehakiman Senat. Meski begitu, kritik terhadap kesepakatan pajak yang melibatkan Donald Trump, dua putranya, dan perusahaan mereka belum mereda.

Todd Blanche dan keputusan yang mengubah suara GOP

Perintah yang diteken pada Minggu malam itu secara resmi menyatakan dana anti-weaponization yang sempat memicu polemik sudah berakhir. Di saat yang sama, sebuah siaran pers terpisah membatasi kekebalan audit pajak yang sebelumnya diberikan kepada Trump, dua putranya, dan bisnis mereka.

Kedua langkah itu langsung dijadikan pegangan oleh Cornyn dan Tillis. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut sejak awal sudah meminta dokumen tertulis yang menjawab keberatan mereka atas kesepakatan audit IRS dan dana anti-weaponization.

Mereka juga menegaskan bahwa penutupan dana itu harus sah secara hukum dan perlindungan audit mesti dibatasi hanya untuk pihak-pihak dalam perjanjian penyelesaian.

“From the outset, we were clear that we needed a written document addressing our concerns on the IRS audit agreement and the anti-weaponization fund that included constraining the scope of audit protection by limiting it to the parties of the Settlement Agreement and legally ending the anti-weaponization fund,” tulis dua senator itu.

Mereka lalu mengatakan memo yang dirilis Blanche menjawab kekhawatiran yang juga dibagi beberapa kolega Republik lain.

Komite Kehakiman Senat kini dijadwalkan memberikan suara pada Selasa untuk memutuskan apakah nominasi Blanche bisa dibawa ke lantai Senat. Posisi itu penting. Partai Republik memang memegang mayoritas tipis di Senat, tetapi absennya Mitch McConnell membuat margin mereka makin sempit.

Sisa keraguan soal dana Rp1,8 miliar

Di titik ini, dukungan dua senator Republik tadi memang meredakan krisis jangka pendek. Namun, para pengkritik menilai memo Blanche belum cukup menutup pintu bagi upaya menghidupkan lagi skema yang sama di kemudian hari.

Brandon DeBot, direktur kebijakan Tax Law Center di NYU Law, menyebut jaminan yang diberikan tidak memberi kepastian nyata. “These assurances are not worth the paper they’re written on. They don’t pull back on the ongoing attempts to give the President, his family, and his affiliates unauthorized immunity from tax audits,” katanya.

Kekhawatiran itu juga disuarakan kubu Demokrat. Senator Adam Schiff dari California menulis di X bahwa kesepakatan itu tidak mencegah pembayaran kepada para pelaku penyerbuan Capitol 6 Januari 2021 di masa depan, dan tidak mencegah pemerintah membawa kembali dana tersebut atau memakai Judgment Fund Departemen Kehakiman untuk tujuan yang sama.

Trump sendiri masih membela dana itu pada Minggu. Ia mengatakan dana tersebut akan mengganti kerugian orang-orang yang didakwa terkait penyerbuan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 “for the pain they suffered.”

Soal independensi Blanche dari Trump masih jadi ujian

Kasus ini kembali menyorot hubungan Blanche dengan Trump. Sebelum masuk pemerintahan, Blanche pernah menjadi pengacara pribadi Trump dalam perkara pidana. Dalam sidang pencalonan bulan lalu, ia bahkan keliru menyebut dirinya masih menjadi pengacara Trump.

Blanche sudah menjabat jaksa agung sementara sejak Pam Bondi dipecat pada April. Sebelumnya ia disahkan sebagai wakil jaksa agung. Jika gagal dikukuhkan, ia masih bisa terus menjabat sementara, tetapi pemerintahan Trump akan terhalang mengangkat wakil jaksa agung pengganti.

Nama Blanche juga melekat pada sejumlah langkah kontroversial lain di era Trump, mulai dari kesepakatan IRS, rilis berkas investigasi Departemen Kehakiman terkait Jeffrey Epstein yang telah meninggal, sampai penuntutan terhadap lawan politik Trump, termasuk mantan Direktur FBI James Comey.

Di saat tekanan politik masih bergerak, kelompok Democracy Forward meminta Departemen Kehakiman membawa dokumen pengadilan yang menegaskan dana itu benar-benar mati. President dan CEO organisasi itu, Skye Perryman, mengatakan pihaknya belum percaya tanpa pernyataan di bawah sumpah. “Without more, we have no confidence in this,” ujarnya kepada The Times.

Mahkamah dan Senat kini sama-sama mengawasi langkah berikutnya. Jika Komite Kehakiman memberi lampu hijau pada Selasa, pertarungan Blanche bergeser ke pemungutan suara penuh di Senat, tempat satu atau dua suara bisa menentukan nasibnya.

(PE)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda