Yogyakarta bersiap menata masa depan kelestarian alamnya hingga tiga dekade ke depan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kini secara resmi menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk rentang waktu 2026–2056.
Langkah strategis ini bukan sekadar urusan dokumen administratif. Raperda ini bakal menjadi kompas utama bagi seluruh arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Yogyakarta. Bayangkan, segala bentuk pembangunan, mulai dari sektor pertanian hingga pariwisata, nantinya wajib merujuk pada dokumen ini agar tidak menggerus daya dukung lingkungan yang kian terbatas.
Visi Lingkungan untuk 30 Tahun ke Depan
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan urgensi inisiatif tersebut saat membacakan penjelasan Pemerintah DIY dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Selasa (4/8). Baginya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam adalah harga mati. Pembangunan tidak boleh berjalan di atas puing-puing kerusakan lingkungan.
Paku Alam X menegaskan, pihaknya ingin memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga hingga 30 tahun mendatang. Sasarannya jelas: pembangunan yang mengarusutamakan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali. Bukan serampangan, melainkan harus lestari dan berkesinambungan.
Ini adalah komitmen berat yang diusung pemerintah daerah agar Yogyakarta tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi benar-benar membangun ekonomi yang ramah bagi ekosistem.
Yogyakarta memang punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Tekanan terhadap ketersediaan air, alih fungsi lahan pertanian, hingga kelestarian hutan menjadi tantangan nyata di tengah laju pembangunan yang pesat. Tanpa panduan jangka panjang yang kuat, degradasi lingkungan bisa menjadi ancaman yang tak terelakkan bagi generasi mendatang.
Berpijak pada Konstitusi
Inisiatif ini pun bukan tanpa dasar hukum. Langkah Pemda DIY berpijak kokoh pada amanat konstitusi UUD 1945, di mana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.
Secara teknis, Raperda RPPLH mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Aturan tersebut memerintahkan setiap daerah untuk memiliki dokumen perencanaan lingkungan hidup tertulis yang matang. Apa yang dilakukan Yogyakarta saat ini adalah bentuk kepatuhan penuh terhadap mandat hukum nasional. Bukan lagi sekadar jargon, melainkan kewajiban otonomi daerah yang nyata demi menjaga keberlangsungan hidup warga.
Nantinya, dokumen RPPLH akan mengikat berbagai sektor. Industri, pertambangan, pariwisata, sampai tata ruang kota harus tunduk pada parameter daya dukung lingkungan yang tertuang dalam Raperda tersebut. Jika sebuah rencana pembangunan dianggap melampaui batas kemampuan alam, maka kebijakan itu harus disesuaikan atau bahkan dibatalkan.
Proses penyusunan aturan ini tentu tidak akan dilakukan di ruang tertutup. Pihak pemerintah daerah menjanjikan dialog lintas pemangku kepentingan yang intensif.
Akademisi, organisasi lingkungan, hingga masyarakat umum bakal dilibatkan guna memastikan perencanaan ini inklusif dan tidak hanya berpihak pada kepentingan segelintir kelompok saja.
Harapannya, lahir sebuah aturan yang benar-benar membumi dan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, bukan sekadar teks hukum yang mati di atas kertas.
Kini, bola panas ada di tangan DPRD DIY untuk segera menelaah draf tersebut. Publik tentu menantikan bagaimana narasi besar tentang “Yogyakarta yang hijau” ini diterjemahkan ke dalam pasal-pasal yang tegas dan mampu menahan laju kerusakan lingkungan sebelum 2026 tiba.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.