Tegaskan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Mensesneg: Itu Hanya Isu

Spekulasi liar yang menyebutkan adanya pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara akhirnya terpatahkan. Istana Kepresidenan secara resmi membantah kabar mengenai pengiriman Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut narasi tersebut sebagai isu bohong belaka. Ia menegaskan tidak ada agenda mendadak dari pemerintah untuk merombak posisi orang nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.

Klarifikasi ini keluar dari mulut Prasetyo saat dirinya ditemui wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Sembari berjalan menuju kendaraannya, Prasetyo bahkan menunjukkan ekspresi heran saat ditanya mengenai kebenaran isu tersebut.

“Hah? Kata siapa ada surpres Kapolri?” ujar Prasetyo singkat namun tegas.

Dia kemudian mengulang bantahannya untuk memastikan tidak ada ruang bagi keraguan publik. Bagi Prasetyo, tata kelola pemerintahan saat ini berjalan normal sebagaimana mestinya. Tidak ada pembicaraan krusial atau administratif yang mengarah pada pergantian Kapolri dalam waktu dekat. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lanjut dia, masih menjalankan tugasnya dengan penuh amanah.

“Ya isu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada surpres Kapolri,” tegasnya lagi tanpa memberi celah spekulasi.

Suara Senada dari Senayan

Bantahan pemerintah mendapat dukungan penuh dari pihak parlemen. DPR RI pun memastikan hingga saat ini belum menerima berkas apa pun dari Presiden yang berkaitan dengan penggantian Kapolri. Isu yang beredar di berbagai kanal media sosial tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang kuat sama sekali.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan hal serupa melalui keterangan tertulis pada Selasa (4/8/2026). Ia menekankan bahwa lembaganya sangat terbuka mengenai alur surat masuk dari Istana. Jika memang ada perubahan posisi strategis, tentu mekanisme formal akan diikuti dan publik pasti akan mengetahuinya.

“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” ucap Habiburokhman.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti betapa mudahnya rumor sensitif berkembang di ruang publik tanpa verifikasi. Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam mencerna informasi agar tidak terjebak dalam kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, menyebarkan atau mempercayai kabar burung tanpa sumber resmi hanya akan mengganggu stabilitas informasi nasional.