Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberi instruksi tegas bagi para legislator di seluruh Indonesia. Dia meminta anggota DPRD tidak lagi menjadikan isu lingkungan sebagai pemanis kebijakan, melainkan pondasi utama dalam pembangunan.
Seruan ini lahir dari kekhawatiran nyata atas pertumbuhan ekonomi regional yang kerap kali mengabaikan daya dukung alam, sehingga memicu kerusakan lingkungan yang kini makin sering dirasakan warga lewat bencana beruntun.
Legislator memegang kunci. Bima menegaskan bahwa tiga fungsi utama dewan—legislasi, penganggaran, serta pengawasan—harus dioptimalkan sepenuhnya untuk meredam risiko ekologis sebelum masalah itu meledak di lapangan. Jangan sampai ruang rapat DPRD hanya sibuk membahas angka tanpa memedulikan nasib ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat di daerah masing-masing.
Eksekusi yang Sering Tertatih
Bima berbicara lugas di hadapan para peserta Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah yang digelar di Riss Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (6/8/2026). Di sana, mantan Wali Kota Bogor tersebut menyoroti masalah klasik yang menghambat gerak pembangunan: eksekusi.
Baginya, Indonesia tidak kekurangan orang pintar yang pandai menyusun gagasan, tetapi sering gagal saat harus menerjemahkannya ke dalam aksi nyata.
“Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, ya persoalannya itu bukan di gagasannya, tapi eksekusinya. Kemudian persoalan-persoalan itu yang enggak bisa diantisipasi sejak awal,” ujar Bima di hadapan audiens.
Dia mengingatkan bahwa setiap kebijakan lingkungan yang disusun harus punya taring untuk dijalankan, bukan sekadar dokumen administratif yang berakhir di laci lemari.
Catatan khusus diberikan Bima mengenai instrumen pendanaan hijau. Sering kali, anggaran berbasis lingkungan hanya jadi pelengkap laporan agar terlihat pro-ekologi. Padahal, dana tersebut harus dikonversi menjadi program yang menyentuh kesejahteraan warga secara langsung.
Rakyat butuh solusi nyata, seperti sistem pengolahan limbah yang benar atau pemulihan kawasan tangkapan air, bukan sekadar seminar-seminar minim tindak lanjut.
Menyentuh Selera Politik Generasi Z
Kerusakan lingkungan tidak pernah mengenal batas administratif wilayah. Oleh sebab itu, Bima mendorong anggota dewan keluar dari zona nyaman sektoral. Mereka harus berani membuka pintu lebar-lebar bagi akademisi, kelompok pegiat lingkungan, hingga pengusaha yang memiliki visi hijau untuk duduk bersama. Produk hukum daerah akan jauh lebih tajam bila diracik lewat kolaborasi lintas sektor yang kuat.
Ada alasan politis yang menarik di balik desakan ini. Bima melihat pergeseran nyata pada peta suara pemilih di Indonesia. Generasi Z kini menjadi kelompok yang sangat kritis dan peduli pada isu pelestarian bumi. Jika legislator terus-menerus abai dengan agenda hijau, mereka bakal ditinggalkan oleh pemilih muda yang menginginkan masa depan lebih bersih.
Merumuskan agenda hijau bukan lagi sekadar pilihan moral, melainkan langkah strategis untuk relevan di mata publik. Respons cepat legislator di daerah akan menjadi tolok ukur sejauh mana aspirasi generasi mendatang terakomodasi dalam kebijakan negara.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri berharap langkah ini tidak berhenti di ruang seminar, melainkan menjalar hingga ke penyusunan APBD tahun berjalan di setiap pelosok provinsi, kabupaten, dan kota.
Target jangka panjang pembangunan nasional kini bergantung pada keberanian dewan daerah untuk berani menolak proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Integritas legislatif dalam mengawal setiap rupiah anggaran berbasis ekologi bakal menentukan apakah pembangunan kita benar-benar berkeadilan, atau hanya sekadar memindahkan beban kerusakan kepada generasi mendatang.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.