PD soal Isu Reshuffle: Siapa dan Dari Mana Menterinya, Sepenuhnya Presiden

Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kini kembali menghangat di lorong-lorong Senayan. Partai Demokrat, sebagai salah satu mitra koalisi utama, menyatakan sikap tegas terkait siapa sosok yang akan duduk di kursi menteri nantinya. Bagi mereka, urusan bongkar-pasang kabinet adalah ranah sakral yang sepenuhnya menjadi milik Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menepis spekulasi yang membatasi asal-usul calon menteri. Ia menegaskan tidak ada sekat kaku soal latar belakang politik seseorang dalam penunjukan anggota kabinet. Bagi Demokrat, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang mandat tertinggi pemerintahan.

“Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (10/8/2026). Baginya, Presiden adalah sosok yang paling memahami denyut nadi kebutuhan pemerintahan saat ini.

Mengutamakan Kapasitas di Atas Politik

Pernyataan ini mencuat setelah Ketua Bappilu DPP PKS, Mardani Ali Sera, sempat melontarkan gagasan agar Presiden tidak melulu melirik figur dari partai politik. Mardani secara terbuka mendukung penerapan merit sistem yang mengedepankan rekrutmen profesional tanpa embel-embel keanggotaan partai.

Ia menilai reformasi birokrasi mendesak dilakukan, terlebih di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal.

Herman merespons hal tersebut dengan perspektif yang sedikit berbeda namun tetap moderat. Demokrat meyakini bahwa label partai bukanlah penentu utama. Fokus utamanya, kata dia, adalah kemampuan seseorang dalam mengeksekusi visi besar Presiden.

Jabatan menteri bukan sekadar jatah kursi, melainkan beban kerja berat untuk memastikan rakyat merasakan dampak nyata dari program-program yang disusun pemerintah.

“Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat,” tambah Herman.

Dalam pandangan Demokrat, reshuffle adalah hak prerogatif mutlak. Tidak perlu ada perdebatan panjang mengenai kuota atau jatah partai. Jika Presiden merasa butuh tenaga baru untuk mempercepat laju pemerintahan, maka ia berhak memilih siapa pun yang dianggap paling kompeten untuk duduk di kabinet.