Sandra Sarantou Desak PM Australia Ubah Aturan Telehealth VAD

Dinamika Politik di Parlemen Australia

Perdebatan mengenai revisi hukum ini mulai masuk ke ranah politik. Anggota Parlemen independen Kate Chaney dijadwalkan akan membawa debat mengenai RUU inisiatif pribadi yang bertujuan mengubah Criminal Code.

Sementara itu, Senator Partai Hijau Sarah Hanson Young juga tengah menyiapkan langkah serupa untuk diperkenalkan di Majelis Tinggi bulan ini.

Meskipun ada dukungan dari akar rumput Partai Buruh yang memberikan hak suara hati nurani bagi para anggotanya, posisi Perdana Menteri Anthony Albanese tetap menjadi penentu.

Albanese secara pribadi menentang penggunaan telehealth untuk konsultasi VAD. Ia berargumen bahwa tatap muka langsung merupakan elemen krusial untuk memastikan pasien rentan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Jaksa Agung Michelle Rowland yang mengkhawatirkan risiko penyalahgunaan terhadap kaum lansia.

Kendati demikian, sejumlah anggota parlemen Partai Buruh optimistis bahwa hukum akan berubah seiring berjalannya waktu dan percakapan lebih lanjut untuk meyakinkan kepala pemerintahan.

Ahli hukum kesehatan dari Sydney University, Dr. Christopher Rudge, memberikan perspektif teknis bahwa telehealth sejatinya bisa diimplementasikan tanpa mengorbankan perlindungan bagi pasien.

Menurutnya, proses VAD di negara bagian memiliki standar yang sangat ketat dan terdokumentasi, sehingga elemen verifikasi fisik tetap dapat dilakukan pada tahap-tahap krusial melalui kehadiran dokter langsung, sementara konsultasi awal dapat difasilitasi melalui teknologi.

Pentingnya perubahan ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan tentang martabat bagi mereka yang sedang menghadapi akhir hidupnya. Bagi Sarantou, yang pernah bekerja selama 13 tahun sebagai paramedis, ketidakadilan akses ini memicu rasa bersalah.

Ia berharap pemerintah tidak membiarkan lokasi geografis menjadi penentu apakah seseorang dapat meninggal dengan tenang tanpa penderitaan yang tak perlu.

Langkah ke depan kini bergantung pada apakah desakan publik dan dukungan legislatif mampu menggeser sikap pemerintah federal. Tanpa dukungan dari kubu Albanese, RUU tersebut dikhawatirkan akan terhenti di parlemen, meninggalkan ribuan warga Australia di wilayah terpencil dalam ketidakpastian medis.