WASHINGTON — Gedung Putih untuk pertama kalinya akan menggandeng peretas swasta untuk membantu melawan kejahatan siber. Rencana itu tertuang dalam presidential memoranda baru yang diterbitkan pada 12 Agustus, dan menjadi langkah baru pemerintahan Trump dalam menekan serangan siber lintas negara.
Program ini menempatkan perusahaan Amerika sebagai mitra kontrak pemerintah federal untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengganggu jaringan kriminal yang beroperasi di dunia maya. Dampaknya luas. Langkah ini membuka ruang baru bagi industri keamanan siber, tapi sekaligus memunculkan pertanyaan soal batas kewenangan dan risiko hukum jika operasi ofensif berjalan terlalu jauh.
Gedung Putih buka pintu untuk peretas swasta
Dalam memo itu, pemerintah AS menyebut kemampuan inovatif bisnis Amerika selama ini belum dimanfaatkan maksimal untuk mengidentifikasi dan mengacaukan jaringan kriminal di ruang siber. Pemerintah pun menegaskan kebijakan baru: menggunakan semua instrumen kekuatan nasional, termasuk kemampuan inovatif sektor swasta, untuk memerangi cybercrime.
Program baru ini akan diawasi National Coordination Center, atau NCC. Bersama Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, NCC akan menyeleksi dan memberi wewenang kepada perusahaan yang boleh melakukan pengawasan siber dan operasi efek terhadap target yang dianggap mengancam.
Menurut penjelasan Gedung Putih, entitas sektor swasta itu akan menandatangani perjanjian kontraktual dengan pemerintah federal. Dengan begitu, mereka mendapat akses ke informasi relevan dari lembaga federal, negara bagian, lokal, suku, dan teritorial untuk memetakan ancaman dan menyusun langkah ofensif.
Sasar ransomware, phishing, dan penipuan finansial
Pemerintah menyebut target utamanya adalah jaringan TCO, atau transnational criminal organizations, yang terlibat dalam penyebaran ransomware, peluncuran serangan phishing, serta mendukung penipuan finansial dan sextortion. Ini penting karena skema seperti itu sering bergerak cepat, lintas yurisdiksi, dan sulit dijangkau hanya dengan pola penegakan hukum biasa.
Soal ini, bahan sumber menyebut program tersebut sebagai ekspansi dari Executive Order 6 Maret berjudul “Combating Cybercrime, Fraud, and Predatory Schemes Against American Citizens”. Instruksi itu meminta lembaga federal dan sumber dayanya bergerak lebih agresif menghadapi lonjakan serangan siber terhadap warga Amerika.
Dalam beberapa bulan setelahnya, perusahaan swasta juga mulai mengumumkan program ofensif mereka sendiri. Salah satunya adalah unit “disruption unit” milik Google, seperti disebut dalam bahan sumber.
Batas hukum tetap ketat
Meski memberi ruang bagi perusahaan, Gedung Putih menegaskan program ini bukan cek kosong. Sebelum memoranda baru terbit, pemerintah AS melarang perusahaan swasta melakukan operasi siber ofensif tanpa persetujuan pengadilan. Aturan itu tidak dihapus.
Operasi peretas swasta tetap harus mematuhi Computer Fraud and Abuse Act, undang-undang yang melarang pembalasan dalam bentuk hacking back. Federal agencies juga harus memberi lampu hijau sebelum operasi bisa berjalan. NCC diberi waktu 60 hari untuk menyusun prosedur program baru ini.
Di titik ini, tarik-menarik kepentingannya jelas. Pemerintah ingin bergerak lebih cepat menghadapi sindikat siber yang menyebar lewat berbagai negara. Tapi para pengkritik khawatir operasi ofensif swasta bisa memicu konsekuensi hukum dan diplomatik yang merembet lebih jauh dari target awal.
Bahan sumber juga menyebut sejumlah pemimpin konservatif sebelumnya pernah melontarkan gagasan menghidupkan kembali “letters of marque” untuk pelaku kejahatan siber, merujuk pada hukum maritim lama yang dulu memberi wewenang kepada swasta menyerang kapal musuh atas nama pemerintah.
Mashable menulis, kekhawatiran utama para penentang ada pada kemungkinan dampak berantai jika perusahaan ikut masuk ke wilayah ofensif. Soalnya, satu langkah balasan yang salah sasaran bisa mengacaukan penyelidikan, mengundang sengketa hukum, atau memicu respons dari negara lain.
Itulah alasan pemerintah AS masih menempatkan NCC, Departemen Kehakiman, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri sebagai penjaga gerbang utama sebelum peretas swasta boleh turun tangan.
“The National Coordination Center has 60 days to establish procedures for the new program,” tulis pemberitahuan itu, yang kini jadi tenggat paling penting sebelum model kerja baru ini benar-benar berjalan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.