JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap kerasnya terhadap potensi penyimpangan dana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026, ia secara terang-terangan melabeli pelaku korupsi program pangan anak tersebut sebagai orang biadab.
Prabowo menekankan bahwa program ini merupakan garda depan pemerintah untuk memberantas masalah stunting dan kelaparan yang masih membayangi generasi muda Indonesia. Ia memaparkan fakta miris di mana satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kondisi yang menurutnya akan menghambat perkembangan fisik maupun kognitif, mulai dari sel otak hingga tulang.
“Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ancaman Nyata Stunting bagi Masa Depan
Bagi Prabowo, fenomena anak yang bersekolah dalam kondisi lapar bukan sekadar isu statistik, melainkan kenyataan pahit yang harus segera diakhiri. Ia menyebut anak-anak tidak mungkin mampu menyerap pelajaran dengan maksimal jika perut mereka kosong. Kondisi ini menjadi landasan mengapa pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran.
Pernyataan keras Presiden mengenai korupsi di sektor ini mencerminkan rasa frustrasinya terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari hak nutrisi anak-anak. Baginya, tindakan tersebut merupakan bentuk kehilangan nilai kemanusiaan yang paling dasar.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati,” tegas Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga negara dan anggota parlemen.
Langkah Pengawasan di Lapangan
Program MBG sendiri saat ini berada di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk memastikan standar kualitas dan keamanan pangan terjaga. Upaya pembersihan ekosistem pendukung program ini pun sudah mulai dilakukan. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan telah mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen 504 dapur MBG yang dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan operasional.
Tindakan tegas di lapangan tersebut selaras dengan pesan moral yang disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraannya. Ke depan, pemerintah dipastikan akan memperketat sistem distribusi dan audit program untuk meminimalisir celah penyalahgunaan anggaran.
Publik kini menunggu bagaimana implementasi di lapangan akan mengawal janji Presiden agar tidak ada lagi anak yang berjuang menuntut ilmu dalam kondisi kekurangan gizi yang akut.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.