Sudaryono: Kepala SPPG yang Tak Sanggup Kerja, Keluar Saja!

KARO — Kepala SPPG yang tak sanggup bekerja mengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diminta mundur. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan sikap itu saat menjenguk korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Sakit Haji Medan, Minggu, 16 Agustus 2026.

Pesannya pendek, tapi keras. Sudaryono menekankan dapur MBG tidak boleh lengah sedikit pun karena satu kelalaian bisa berujung pada keselamatan penerima manfaat.

“Tidak boleh ada kelalaian, tidak boleh. Zero tolerance, enggak boleh lalai, dan saya minta kepala dapur atau siapapun yang merasa enggak sanggup kerja, kau keluar saja daripada kemudian membahayakan nasib nyawa seseorang,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026.

Pernyataan itu muncul di saat BGN menelusuri dugaan penyebab keracunan yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sudaryono menyebut masalahnya berada pada proses pengolahan bahan baku ikan.

Kepala SPPG diminta tidak lalai

Menurut Sudaryono, investigasi sementara menunjukkan sebagian ikan tidak disimpan di freezer. Bahan baku itu dibiarkan di suhu ruangan selama 12 jam hingga lebih. Ia menyebut ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk freezer.

“Kami coba cek investigasi sementara. Jadi, itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam,” ujarnya.

Langkah BGN tidak berhenti pada teguran. Sudaryono bilang lembaganya akan memperketat pelaksanaan prosedur keamanan pangan di seluruh dapur MBG. Fokusnya ada pada setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, sampai penyajian.

Di titik ini, beban kerja kepala SPPG ikut naik. Mereka bukan cuma mengatur alur dapur, tapi juga memastikan rantai dingin bahan pangan tidak putus. Begitu suhu penyimpanan diabaikan, risiko kontaminasi langsung terbuka. Dan itu mahal harganya.

27.000 kepala dapur ikut jadi sorotan

Sudaryono menyebut ada sekitar 27.000 kepala dapur di seluruh Indonesia yang diminta memberi perhatian khusus pada tiap tahapan pengolahan makanan. Angka itu membuat pesan BGN terasa jauh lebih luas daripada kasus di Karo semata.

Soalnya, insiden seperti ini bisa menggerus kepercayaan publik pada program MBG kalau pengawasan longgar dibiarkan berulang. Bagi penerima manfaat, satu dapur yang lalai saja cukup untuk memunculkan kekhawatiran soal keamanan makanan yang diterima setiap hari. Bagi pengelola, satu kesalahan bisa memicu evaluasi besar-besaran. Praktis. Tidak ada ruang santai.

Sudaryono juga menyinggung kondisi salah satu korban yang dirawat di PICU Rumah Sakit Haji Medan. Menurut dia, pasien mulai berangsur membaik setelah menjalani perawatan selama tiga hari, meski masih butuh penanganan intensif.

Ia berharap kondisi korban segera pulih agar bisa dipindahkan dari ruang PICU ke ruang perawatan biasa. “Kondisi (korban) di sini sudah dua hari, ini hari yang ketiga. Menurut laporan, sudah membaik. Jadi, dibandingkan pertama kali masuk dan kemarin dan hari ini, sudah lebih baik.

Tapi memang masih di ICU. Saya berharap sesegera mungkin bisa betul-betul membaik satu sampai dua hari ini. Enggak usah dua hari lah, kalau bisa satu hari, gitu,” pungkasnya.

BGN memperketat dapur MBG setelah kasus Karo

Kasus di Karo memberi sinyal tegas bahwa keamanan pangan di program MBG tak bisa bergantung pada slogan. Kualitas makanan ditentukan hal yang sangat dasar: penyimpanan, suhu, dan disiplin kerja di dapur.

Bila tiga hal itu jatuh, dampaknya langsung ke penerima manfaat. Anak atau peserta yang menerima makanan tidak cuma berhadapan dengan rasa yang berubah, tapi juga risiko kesehatan yang jauh lebih serius. Karena itu, penegasan Sudaryono soal zero tolerance menjadi pesan administratif sekaligus pesan keselamatan.

BGN kini dihadapkan pada pekerjaan lanjutan yang tidak ringan. Pengawasan harus turun sampai ke dapur-dapur pelaksana, sementara kepala SPPG di daerah dituntut lebih ketat menjaga prosedur. Dari situlah arah berikutnya akan terlihat: apakah evaluasi benar-benar berjalan, atau kasus Karo hanya jadi peringatan sesaat.