Sudaryono datang ke Gedung Juanda, Jakarta, Jumat pagi, 28 Agustus 2026, dan pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyentuh dua isu yang paling sensitif dalam program Makan Bergizi Gratis. Anggaran dan siapa yang masih layak menerima jatah MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional itu menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib dilakukan, baik untuk pelaksanaan anggaran tahun ini maupun pembahasan anggaran tahun depan. Di saat yang sama, BGN mulai menata ulang sasaran penerima program agar bantuan tidak mengalir ke siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi yang dinilai tak lagi membutuhkan.
Koordinasi anggaran jadi agenda utama
Di depan awak media, Sudaryono menegaskan kunjungannya bukan sekadar silaturahmi. Ia datang untuk duduk bersama soal pengelolaan anggaran MBG. “Ya kita tentu saja koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib, apakah terkait anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat pagi.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa BGN sedang bergerak cepat menjaga ritme program unggulan pemerintah. MBG butuh alur anggaran yang rapi. Tanpa itu, distribusi makanan ke sekolah-sekolah bisa tersendat. Sudaryono tidak merinci angka yang dibahas, tapi ia memberi kesan bahwa pembicaraan dengan Kemenkeu berlangsung pada level teknis. Bukan basa-basi.
Sekolah elit mulai disisir
Satu topik lain ikut masuk meja pembahasan: penghentian siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi yang masih menerima MBG. Sudaryono menyebut BGN sudah menyisir sejumlah sekolah swasta yang dianggap elit dan tidak membutuhkan bantuan program itu. Ada sekitar 80 sekolah yang dikecualikan.
Menurut dia, langkah penyesuaian itu juga akan menekan anggaran MBG. Logikanya sederhana. Jika penerima dikurangi di titik yang dianggap tidak prioritas, beban belanja ikut turun. “Kalau enggak dapat, ngurangi uang kan,” kata Sudaryono. Nada bicaranya lugas. Tidak berputar-putar.
Program prioritas butuh banyak tangan
Sudaryono juga menekankan bahwa menjalankan MBG tidak bisa dikerjakan sendiri. Program ini memerlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga, terutama saat pemerintah ingin menjaga pelaksanaan tetap tepat sasaran. Dari sisi lapangan, pengaturan menu, distribusi, sampai penerima manfaat harus saling terkoneksi. Kalau satu mata rantai longgar, masalah langsung muncul.
Sehari sebelumnya, Sudaryono juga menjelaskan soal kebiasaan guru ikut mencicipi MBG di sekolah. Ia menegaskan, langkah itu bukan beban tambahan bagi guru, melainkan bagian dari edukasi. Guru, pengawas gizi, asisten lapangan, dan penanggung jawab sekolah ikut mencicipi sebelum ompreng dibagikan ke siswa. Setelah itu, para siswa diajak cuci tangan, berdoa, dan antre. Sederhana, tapi sarat pesan.
“Tujuannya edukasi,” kata Sudaryono. “Cuci tangan, berdoa, antre, jadi ada pendidikan karakter.” BGN tampaknya ingin MBG tidak berhenti sebagai urusan makan siang. Ia diarahkan menjadi kebiasaan baru di sekolah. Dan dari gedung Kementerian Keuangan pagi ini, pembicaraan soal anggaran tampak berjalan seiring dengan penataan sasaran penerima. Sudaryono bahkan sudah menutup satu pintu lebih dulu: 80 sekolah swasta elit masuk daftar pengecualian.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.