Fraksi PDIP: Keberhasilan P-APB harus diukur dari manfaat bagi rakyat

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan bahwa kesuksesan Perubahan APBD 2026 tidak boleh hanya dihitung dari besaran angka di atas kertas. Tolok ukur sebenarnya? Manfaat konkret yang sampai ke tangan masyarakat.

“APBD harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tegas Diana AV Sasa, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa. Rapat membahas Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026.

Diana menekankan: keberhasilan harus terukur dari hasil langsung — membaiknya layanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial yang lancar, dan pemenuhan hak guru tepat waktu. Bukan sekadar pencapaian angka pertumbuhan atau tingkat serapan anggaran.

Capaian Positif, Tapi Perlu Terjemahan Nyata

Memang, Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi 5,84 persen pada semester pertama 2026 dan berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen. Prestasi itu positif. Tapi fraksi PDIP mempertanyakan: apakah angka-angka itu benar-benar dirasakan warga biasa?

Menurut Diana, statistik bagus harus diterjemahkan jadi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan konkret masyarakat — bukan sekadar laporan tahunan di kantor pemerintah.

Soalan PAD dan Efisiensi Belanja Modal

Fraksi juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp17,64 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai Rp18,44 triliun. Pemprov diminta menjelaskan dasar penetapan target tersebut.

Sebaliknya, fraksi mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi dan perbaikan tata kelola — tanpa menambah beban masyarakat yang sudah tertimpa berbagai pungutan.

Pada sisi belanja, kenaikan alokasi belanja modal menjadi Rp2,16 triliun harus diikuti percepatan pelaksanaan program. Namun percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas. Fraksi mencatat, realisasi belanja modal hingga semester I 2026 masih relatif rendah — tanda bahwa anggaran tidak tersalur optimal.

SiLPA Rp3,38 Triliun Jadi Peringatan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang membengkak hingga Rp3,38 triliun dinilai fraksi sebagai sinyal perencanaan anggaran yang belum sempurna. Dana seharusnya bekerja untuk masyarakat sepanjang tahun, bukan mengendap menjelang akhir periode.

Besarnya SiLPA harus jadi bahan evaluasi serius agar pola ini tidak terulang — apalagi mengingat kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai sektor.

Dukungan dengan Catatan Kritis

Meskipun memberi sejumlah masukan tajam, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyatakan dukungan terhadap pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2026 sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya: fraksi siap mendukung, dengan syarat pemerintah benar-benar serius mengubah cara mengukur kesuksesan anggaran — dari angka abstrak jadi dampak nyata untuk rakyat Jawa Timur.