Rini menegaskan pengangkatan ini akan dilaksanakan 2027 tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara. Defisit tetap terjaga di angka 2,4 persen. Artinya, alokasi anggaran sudah diperhitungkan matang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa gaji guru PPPK ke depan akan ditanggung penuh APBN, mengalihkan beban dari pemerintah daerah ke pusat.
Untuk guru yang sudah status PPPK penuh waktu, dibuka pintu seleksi PNS pada awal 2027. Ini bukan pengangkatan otomatis, melainkan melalui tahapan seleksi formal. Peluang ini mencakup guru sekolah biasa, guru madrasah negeri, dan guru taman kanak-kanak di seluruh Kemendikdasmen.
Dampak Buat Guru dan Daerah
Bagi ribuan guru PPPK, keputusan ini berarti kenaikan gaji signifikan dan kejelasan karir. Guru yang sebelumnya terombang-ambing status kini punya jalur pasti menuju PPPK penuh atau PNS. Kepastian itu penting — bukan hanya soal nominal rupiah, tapi juga perlakuan profesional dan penghargaan atas dedikasi mereka di kelas.
Bagi pemerintah daerah, desakan finansial berkurang. Anggaran untuk gaji PPPK penuh akan ditarik dari APBN, bukan APBD. Ini meringankan beban fiskal lokal yang sudah tertekan dengan keharusan menjalankan layanan publik dengan sumber daya terbatas. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menekankan poin ini sebagai pencapaian substansial dalam negosiasi dengan pemerintah.
Tapi Masih Ada Celah
Kesepakatan ini mengatasi gejala, bukan akar masalah. Mengapa PPPK paruh waktu bisa ada sejak awal? Konsepnya emang bermasalah dari desain. Dengan mengeliminasi kategori ini, pemerintah sekaligus mengakui kesalahan legislasi atau eksekusi di masa lalu.
Teknis seleksi PNS untuk guru PPPK pada 2027 masih dalam pembahasan Kementerian PANRB. Belum ada detail tentang kuota, kriteria, atau jadwal pendaftaran yang pasti. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi guru-guru yang merencanakan karir mereka.
Selama ini, guru PPPK adalah solusi jangka pendek untuk kekurangan tenaga pendidik. Kini status mereka menjadi permukaan untuk mengkaji ulang seluruh ekosistem kepegawaian pendidikan — apakah model saat ini sudah efisien, atau perlu restrukturisasi lebih dalam.
“Ini semua menjadi harapan masyarakat PPPK yang selama ini ada isu akan dirumahkan, dan itu terbantah dengan sendirinya,” ujar Bahtra Banong. Artinya, kepastian status kerja guru adalah prioritas bersama. Desakan dari DPR dan respons positif pemerintah menunjukkan isu ini tidak lagi bisa ditunda.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.