Stevano DPR Dukung Pemerintah Pusat Angkat Guru PPPK Jadi PNS

JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Stevano Rizki Adranacus memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemerintah Pusat dalam mengangkat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pokok Peristiwa

Langkah tersebut dianggap Stevano sebagai terobosan penting untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian guru kontrak yang selama ini menjadi isu sensitif di sektor pendidikan.

Apresiasi Stevano mencerminkan dukungan legislatif terhadap kebijakan yang akan memengaruhi nasib ribuan guru PPPK di Indonesia. Melalui pengangkatan ini, guru kontrak akan mendapatkan status kerja tetap dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagai anggota komisi yang mengurusi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, Stevano melihat langkah pemerintah ini sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan dari DPR menandakan adanya konsensus lintas fraksi tentang pentingnya menormalkan status guru yang selama bertahun-tahun bekerja dalam status sementara.

Konteks

Kebijakan pengangkatan PPPK menjadi PNS bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan guru dan keluarganya. Guru PPPK selama ini menghadapi ketidakpastian kontrak tahunan, terbatas dalam akses tunjangan kesehatan keluarga, dan belum memiliki jaminan pensiun yang komprehensif seperti PNS reguler.

Pendekatan Stevano dan DPR atas isu ini sejalan dengan komitmen untuk membangun kolaborasi antarintansi pemerintah.

Mirip dengan semangat pengawalan yang ditunjukkan komisi-komisi lain di DPR terhadap inisiatif pemerintah, Komisi X juga dimandatkan untuk memastikan kebijakan pendidikan terealisasi dengan baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari guru, organisasi profesi pendidik, hingga pemerintah daerah.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Dukungan parlemen terhadap pengangkatan guru PPPK menjadi PNS diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan. Dengan komitmen DPR, proses legislasi terkait anggaran dan aturan teknis dapat berjalan lebih efisien tanpa hambatan polemik di tingkat legislatif.

Stevano menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. “Ketika status guru terjamin, otomatis kualitas pembelajaran akan meningkat. Guru yang sejahtera akan lebih fokus pada tugas mendidik,” adalah pesan yang tersirat dari dukungan Komisi X terhadap inisiatif ini.

Implementasi kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi puluhan ribu guru PPPK yang tersebar di seluruh satuan pendidikan, baik di sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan khusus. Pengangkatan ini juga diharapkan dapat mengurangi turnover guru dan meningkatkan retensi tenaga pendidik berpengalaman di sektor publik.