Vietnam Pertimbangkan Hapus Hukuman Mati untuk 6 Kejahatan

HANOI — Vietnam berencana menghapus hukuman mati untuk enam jenis kejahatan sekaligus mempertahankan penalti tertinggi tersebut untuk empat tindak pidana lainnya. Usulan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code) ini akan dibahas dalam sidang istimewa pertama Majelis Nasional.

Menteri Keamanan Publik Luong Tam Quang menyampaikan proposal revisi kode pidana tersebut di Hanoi, Agustus 2026. Berdasarkan undang-undang saat ini, hukuman mati berlaku untuk 10 jenis kejahatan.

Rencana perubahan akan menghapus hukuman mati untuk enam di antaranya: pemberontakan, pemerkosaan terhadap anak di bawah 16 tahun, perdagangan narkoba ilegal, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan terorisme yang ditujukan untuk menentang administrasi rakyat (yang diharapkan dimasukkan ke dalam kejahatan terorisme umum).

Hukuman mati akan tetap diterapkan untuk pengkhianatan, pembunuhan, terorisme, dan produksi narkoba ilegal. Keempat kejahatan ini dianggap paling serius dan memerlukan penalti maksimal.

Arah Reformasi Hukum

Langkah ini bertujuan melembagakan kebijakan partai, menyelaraskan peraturan perundang-undangan Vietnam dengan tren internasional yang progresif, dan meningkatkan posisi negara dalam kerja sama peradilan internasional, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana.

Perubahan penal code juga fokus pada empat area utama. Pertama, merevisi dan melengkapi ketentuan tentang tindak pidana dan hukuman. Kedua, merevisi ketentuan tentang alasan pengecualian, penundaan, dan pembebasan dari tanggung jawab pidana serta batas waktu penuntutan. Ketiga, memastikan konsistensi, kelayakan, dan penyelarasan teknik legislasi yang baik.

Penyesuaian Denda dan Inovasi

Draft revisi juga secara signifikan menggandakan denda dan ambang batas uang yang digunakan untuk menentukan tindak pidana dan kurung hukuman. Penyesuaian ini mempertimbangkan perubahan harga, upah, pendapatan, PDB per kapita, dan kondisi sosial ekonomi.

Aspek penting lainnya: perluasan alasan pengecualian tanggung jawab pidana dalam penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi baru. Ini mencakup pengujian terkontrol atas teknologi, proses, solusi, produk, layanan, dan model bisnis dalam pengembangan teknologi dan inovasi.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk misi pertahanan dan keamanan serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan oleh angkatan bersenjata.