DPR Revisi UU Migas, IEAB Dukung Penguatan Pertamina dan Kedaulatan Energi

Gedung DPR RI di Senayan akhirnya memutuskan untuk tancap gas. Rapat paripurna secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai usul inisiatif dewan. Keputusan ini bakal merombak total UU Nomor 22 Tahun 2001 yang selama ini membatasi gerak Pertamina di sektor hulu.

Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar revisi aturan. Ini adalah upaya merebut kembali kendali negara atas sumber daya alam yang selama dua dekade terakhir dikelola dengan skema yang dianggap kurang menguntungkan bagi posisi tawar Pertamina. Dukungan kuat langsung datang dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya Institut Energi Anak Bangsa (IEAB).

Mengembalikan Marwah Pertamina

Direktur Eksekutif IEAB, M. Niko Kapisan, tidak menutup mata soal urgensi perubahan ini. Baginya, membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah keharusan mutlak. Ia menilai keberadaan lembaga tersebut justru menciptakan jarak antara negara dengan operator utama di lapangan.

“IEAB mendukung DPR RI segera merevisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. SKK Migas harus bubar dan kewenangannya kita kembalikan penuh kepada Pertamina,” ujar Niko saat dihubungi pada Kamis (20/8/2026). Baginya, ini adalah jalan pintas untuk menciptakan perusahaan migas nasional yang tangguh, sekaligus membentengi kedaulatan energi yang selama ini sering terganggu oleh birokrasi berjenjang.

Niko menambahkan, pengalaman masa lalu sebelum UU 22/2001 berlaku bisa menjadi rujukan. Saat itu, Pertamina memiliki kendali penuh dan peran dominan dalam mengelola hulu migas. Tidak ada sekat yang membuat pengambilan keputusan menjadi lamban. Inilah yang ingin dipulihkan oleh para pengusung revisi.

Menata Ulang Sektor Hulu

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI pun melihat revisi ini sebagai peluang emas. Mereka menempatkan perubahan tata kelola migas sebagai agenda utama. Bukan tanpa alasan, sektor ini merupakan jantung ekonomi nasional yang tidak boleh dikelola dengan cara yang serba tanggung.

Substansi revisi ini nantinya bakal membedah tuntas bagaimana kewenangan pengelolaan hulu migas didistribusikan. Selama ini, SKK Migas beroperasi sebagai pelaksana yang berdiri terpisah dari struktur bisnis utama Pertamina. Kondisi tersebut sering dianggap kurang efisien.

Koordinasi yang berbelit kerap menjadi kendala di lapangan saat perusahaan harus mengambil keputusan cepat untuk eksplorasi atau pemeliharaan sumur tua.

Dukungan dari IEAB menegaskan bahwa arah kebijakan ini sudah tepat. Fokus utama para pengusung revisi adalah memperkuat Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang mampu bersaing di kancah internasional tanpa harus terhambat struktur kelembagaan domestik yang justru membingungkan.

Kepentingan Jangka Panjang

Kedaulatan energi bukan sekadar jargon. Ini soal bagaimana negara memastikan pasokan minyak dan gas tersedia hingga puluhan tahun ke depan. Dengan mengembalikan kewenangan hulu ke tangan Pertamina, pemerintah berharap pengelolaan cadangan energi bisa lebih terukur dan tidak lagi dibayangi kepentingan jangka pendek.

Strategi ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mengelola aset-aset vital. Cadangan minyak dan gas bumi di perut bumi Indonesia adalah aset strategis. Mengelolanya dengan efisiensi tinggi bukan lagi pilihan, melainkan syarat untuk bertahan di tengah gejolak harga energi dunia.

Kini, bola panas berada di tangan legislatif dan pemerintah. Proses pembahasan di tingkat komisi akan segera dimulai untuk merinci poin-poin revisi tersebut. Publik menunggu apakah perubahan ini benar-benar mampu meredam kerumitan regulasi yang menghambat produksi migas selama belasan tahun terakhir.

Langkah revisi ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di parlemen, terutama terkait transisi kewenangan dari SKK Migas ke tubuh Pertamina. Namun, para pendukung revisi tetap optimis bahwa struktur baru ini akan jauh lebih ramping, efektif, dan yang paling utama, mampu mengembalikan kendali energi ke pangkuan Ibu Pertiwi.