“RUU Migas memang dari dulu sudah dibahas sejak 2015. Ini adalah solusi jangka panjang untuk menyatukan fungsi penguasaan dan pengusahaan migas sesuai amanat konstitusi,” kata Bambang.
Dorong Iklim Investasi Sektor Hulu Migas
Penguatan landasan hukum melalui undang-undang baru diharapkan bisa mendorong iklim investasi di sektor hulu migas. Kepastian tata kelola kelembagaan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kembali profil produksi minyak bumi nasional yang sempat menurun.
“Memang itu tujuannya,” kata Bambang saat ditanya apakah RUU Migas ini bisa berdampak pada peningkatan lifting migas. Eddy juga menegaskan bahwa pembentukan BUK sangat mendesak untuk mempercepat pengembangan sektor migas di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.
Ketua Panja RUU Migas Sturman Panjaitan mengatakan dalam rapat panja bersama pengusul telah disepakati perbaikan dan penyempurnaan secara teknis sebanyak 39 item. “Disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar adalah menyepakati rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang penggantian serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara teknis,” ujarnya.
Perubahan teknis yang dilakukan termasuk penghapusan penjelasan Pasal 7 dan pemindahan kata ‘kontraktor’ menjadi definisi dalam Bab I mengenai ketentuan umum. Dengan kesepakatan seluruh fraksi, langkah berikutnya adalah pembahasan lebih mendalam untuk mewujudkan RUU Migas menjadi undang-undang baru sebelum akhir tahun 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.