Prabowo Hentikan Impor Minyak dan LPG, Bahlil Siap Jalankan

Presiden Prabowo Subianto meminta Indonesia berhenti mengimpor minyak dan LPG. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung merespons singkat: siap melaksanakan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Selasa, 25 Agustus 2026, saat meresmikan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di Kabupaten Jembrana, Bali. Targetnya tegas. Dalam waktu tiga tahun, Indonesia diminta tidak lagi bergantung pada impor minyak maupun LPG. Taruhannya besar, karena kebijakan itu menyentuh kebutuhan energi harian yang langsung terasa di masyarakat.

Prabowo dorong kemandirian energi

Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh lagi membeli minyak dari luar negeri, bahkan untuk satu barel pun. Ia juga menargetkan hal serupa untuk LPG. “Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak,” ujarnya dalam tayangan resmi Sekretariat Presiden yang disiarkan daring dari Jakarta. Untuk LPG, ia menyebut pemerintah harus menghentikan impor “satu tabung” pun secepat mungkin.

Arahan itu tidak berdiri sendiri. Prabowo mengaitkannya dengan pembangunan PLTS 100 GW, penguatan geothermal, pengembangan ladang gas, dan peningkatan lifting minyak nasional. Semua itu, menurut dia, menjadi jalan agar Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Kalimatnya singkat, tapi tekanannya jelas. Negara tak boleh terus bergantung pada pasokan luar.

Bahlil langsung merespons arahan presiden

Nama Bahlil Lahadalia ikut disebut dalam agenda itu. Prabowo bahkan menyinggung bahwa Menteri ESDM telah menyampaikan paparan teknis soal efisiensi anggaran, meski ia memilih tak mengulangnya agar pidato tak terlalu panjang. Usai arahan presiden mengemuka, Bahlil memberi respons yang terdengar lugas: siap melaksanakan.

Sikap itu menandakan kementerian energi akan menjadi ujung tombak pelaksanaan target yang dipasang Prabowo. Bukan pekerjaan ringan. Menghentikan impor minyak dan LPG dalam tiga tahun berarti pemerintah harus mengejar produksi dalam negeri, menata infrastruktur, dan mempercepat transisi energi bersih dalam waktu yang sempit. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pembangunan PLTS 100 GW dalam rentang waktu yang sama.

Target tiga tahun, tekanan ke kebijakan energi

Prabowo menyebut proyek PLTS 100 GW sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih mandiri. Dalam laporan ANTARA, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas itu bisa selesai dalam tiga tahun, dengan skala yang disebut hampir setara dengan total kapasitas yang besar untuk sistem energi nasional. Angka ini menunjukkan arah kebijakan yang agresif. Sangat agresif.

Pernyataan presiden di Bali itu kini menjadi sinyal politik sekaligus instruksi kebijakan. Pasar energi, birokrasi teknis, dan daerah penghasil energi bakal membaca pesan yang sama: pemerintah ingin memangkas ketergantungan impor secepat mungkin. Setelah pernyataan ini, perhatian berikutnya tertuju pada langkah Kementerian ESDM dan bagaimana Bahlil menerjemahkan target yang sudah ditaruh di depan publik.