Swasta didorong ciptakan ruang laktasi penuhi ASI eksklusif

TANGERANG — ruang laktasi di instansi pemerintah dan sektor swasta didorong Dinas Kesehatan Kota Tangerang agar pemenuhan ASI eksklusif hingga anak berusia dua tahun bisa tercapai. Dorongan itu disampaikan dalam upaya memperkuat lingkungan kerja yang ramah ibu dan bayi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Sari Nur Arofah mengatakan, capaian cakupan ASI eksklusif di Kota Tangerang sudah berada di atas rata-rata nasional, yakni 62 persen. Angka itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus menggerakkan sinergi lintas sektor.

Ruang laktasi dan target ASI eksklusif di Kota Tangerang

Menurut Sari, Pemkot Tangerang berkomitmen mendorong pemenuhan hak ibu dan anak lewat kolaborasi yang tidak berhenti di level kebijakan. Ia menekankan bahwa dukungan di tempat kerja ikut menentukan keberhasilan ibu dalam menyusui anaknya.

Karena itu, ruang laktasi tidak dipandang sekadar fasilitas tambahan. Fasilitas ini menjadi bagian dari lingkungan kerja yang memungkinkan ibu tetap menyusui atau memerah ASI tanpa harus kehilangan kenyamanan dan waktu yang dibutuhkan untuk perawatan anak.

“Harapan kami, seminar ini menjadi pemicu bagi seluruh instansi dan dunia usaha di Kota Tangerang untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah ibu dan bayi demi tercapainya target ASI eksklusif,” katanya.

Kalimat itu memberi arah yang jelas. Pemerintah kota ingin dorongan kebijakan berhenti sebagai imbauan di atas kertas, lalu benar-benar hadir dalam fasilitas yang dipakai sehari-hari oleh pekerja perempuan.

Kenapa ruang laktasi jadi urusan penting

Program Manager Maternal and Newborn Health Yayasan Project HOPE Indonesia, Tutut Sri Purwanti, menjelaskan bahwa keberhasilan menyusui membutuhkan support system yang kuat, terutama dari lingkungan kerja. Dalam konteks itu, ruang laktasi menjadi salah satu elemen yang paling mudah dikenali manfaatnya oleh pekerja maupun pengelola kantor.

Pesan yang sama datang dari Sekretaris Jenderal AIMI, Lianita Prawindarti. Ia menekankan pentingnya efektivitas fasilitas laktasi di tempat kerja, bukan sekadar ada untuk menggugurkan kewajiban.

Masalahnya memang sering berhenti di formalitas. Ruang ada, tetapi tidak nyaman dipakai. Ada fasilitas, namun tidak mendukung kebutuhan ibu menyusui secara nyata. Di titik ini, kualitas ruang laktasi menentukan apakah dukungan itu betul-betul membantu atau hanya tampak rapi di laporan.

Bagi pekerja perempuan, dampaknya terasa langsung. Saat ruang laktasi tersedia dan berfungsi baik, proses menyusui lebih mudah dijaga di tengah ritme kerja. Bagi perusahaan, dukungan seperti ini ikut membentuk lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga. Dan bagi pemerintah daerah, keberadaan fasilitas itu menjadi salah satu jalan untuk memperkuat target kesehatan ibu dan anak di level kota.

Sinergi lintas sektor jadi kuncinya

Di Kota Tangerang, pemenuhan ASI eksklusif tidak dibebankan ke keluarga semata. Dinas Kesehatan mendorong pemerintah, instansi, dan dunia usaha bergerak bersama agar ibu mendapat dukungan nyata saat berada di ruang kerja.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa isu laktasi bukan urusan pribadi belaka. Ada peran kantor, ada peran pengelola tempat kerja, dan ada peran kebijakan publik yang saling terkait. Kalau satu mata rantai lemah, hasil akhirnya ikut tersendat.

Karena itu, pesan dari seminar tersebut mengarah pada satu hal sederhana namun penting: fasilitas harus bekerja. Ruang laktasi perlu tersedia, mudah diakses, dan benar-benar dipakai untuk mendukung ibu menyusui, bukan hanya menempel di daftar fasilitas kantor.

Dengan capaian ASI eksklusif yang sudah 62 persen, Kota Tangerang kini punya pijakan untuk melangkah lebih jauh. Tekanannya ada pada konsistensi, terutama di lingkungan kerja yang setiap hari bersentuhan langsung dengan ibu pekerja dan bayi mereka.

Ke depan, tantangannya ada pada sejauh mana sektor swasta di Kota Tangerang mau menjadikan ruang laktasi sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pelengkap fasilitas.