BGN Bekukan 463 Dapur MBG, Audit 27.485 SPPG di Seluruh Indonesia

Badan Gizi Nasional membekukan sementara 463 dapur Makan Bergizi Gratis atau SPPG setelah menyisir 27.485 unit yang tercatat beroperasi di seluruh Indonesia, Rabu, 26 Agustus 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan lokasi dapur, sekolah sasaran, dan penerima manfaat MBG benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pembekuan itu berdampak langsung pada penertiban data program. Dari hasil audit, BGN menerbitkan surat ketetapan sementara untuk 27.022 SPPG yang datanya dinilai tertib dan terverifikasi, sementara 463 unit lain harus menunggu perbaikan dokumen. Proses ini juga dimaksudkan mencegah dapur fiktif masuk dalam daftar layanan MBG.

BGN sisir data dapur dan penerima manfaat

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tidak berhenti pada angka yang tercatat di administrasi. Tim BGN memprofilkan dapur satu per satu, lalu mencocokkan data penerima manfaat dengan kondisi nyata di lapangan. Pemeriksaan itu mencakup keberadaan lokasi dapur, target sekolah, sampai kesesuaian layanan yang dilaporkan.

“Jadi, penjelasannya sekarang ini menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaat,” kata Sudaryono seusai rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Audit besar ini muncul di saat pemerintah menata ulang tata kelola MBG agar distribusi makanan tepat sasaran. BGN memilih pendekatan verifikasi menyeluruh, bukan sekadar mengandalkan data tertulis. Soalnya, angka di kertas belum tentu sama dengan kondisi dapur yang benar-benar berjalan.

463 unit kena suspend 10 hari

Dari unit yang diaudit, 463 SPPG dibekukan sementara karena belum memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Masa suspend itu berlaku setidaknya 10 hari. Dalam periode itu, unit terkait harus melengkapi data profil pelayanan, foto kondisi fisik dapur, serta rincian sekolah sasaran yang mereka layani.

BGN menegaskan pembekuan ini bukan langkah administratif biasa. Ada pesan tegas di situ. Pemerintah ingin menutup celah bagi laporan palsu dan memastikan setiap dapur MBG yang tercatat memang punya aktivitas, perlengkapan, dan target penerima yang jelas. Dengan begitu, program tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Sejumlah unit yang sudah lolos verifikasi tetap berada dalam pengawasan pembaruan data berkala. BGN menyebut proses penertiban akan terus berjalan, mengikuti temuan lapangan dan kelengkapan dokumen yang masuk dari masing-masing SPPG.

Penertiban jadi ujian tata kelola MBG

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG kini masuk fase pengawasan yang lebih ketat. Setelah jumlah dapur mencapai puluhan ribu, persoalan verifikasi ikut membesar. Di titik ini, konsistensi data menjadi kunci. Tanpa itu, penyaluran layanan rawan meleset dari sekolah dan siswa yang dituju.

Sudaryono memberi sinyal bahwa audit semacam ini belum berhenti. BGN masih akan memeriksa pembaruan dari unit-unit yang statusnya tertunda, sambil menilai kelengkapan administrasi dan kelayakan teknis mereka. Bagi 463 dapur yang dibekukan, tenggat 10 hari menjadi penentu: kembali aktif atau tetap tertahan di meja verifikasi.