Tim Khusus Diminta Evaluasi Data Desil yang Ancam Akses KIP

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mendesak pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi data desil secara menyeluruh. Langkah ini menjadi respons atas temuan anomali desil yang berpotensi mengancam akses penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap bantuan pendidikan.

Selly meragukan kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran, dan mekanisme verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penentuan desil. “Hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, yang harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya,” ujar Selly pada Selasa (25/8/2026).

Persoalan ini bukan sekadar angka administratif. Ketidakakuratan data desil berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.

Selly mencontohkan kasus seorang tukang becak bernama Timbul (49) asal Kulon Progo, Yogyakarta, yang tercatat mengalami perubahan desil dari 1 menjadi 9. Perubahan drastis ini berpotensi mengancam akses beasiswa bagi anaknya yang telah diterima di perguruan tinggi.

Temuan anomali desil seperti ini mulai marak ditemukan masyarakat seiring penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perbedaan antara data sistem dan realita lapangan menciptakan ketidakpastian bagi ribuan keluarga yang bergantung pada bantuan pendidikan.

Permintaan Evaluasi Menyeluruh

Selly menekankan bahwa evaluasi desil harus melibatkan koordinasi lintas-institusi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), BPS, dan kementerian/lembaga terkait perlu bergerak bersama memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Lebih dari itu, dia meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya vonis untuk menentukan kelayakan seseorang menerima perlindungan sosial. “Administrasi data jangan sampai mengancam keberlanjutan bantuan mahasiswa,” kata Selly.

Penilaian ekonomi keluarga, menurut Selly, mencakup banyak variabel: kondisi rumah, sanitasi, sumber air dan listrik, pendapatan, pengeluaran, aset, hingga kondisi anggota keluarga. Sistem poin semata tidak cukup menangkap kompleksitas kemiskinan dan kerentanan sosial di lapangan.

Alarm bagi Pemerintah

Kasus tukang becak masuk desil 9 sementara seorang lurah berada di desil 8 menjadi indikator serius bahwa sistem perlu dikaji ulang. “Artinya, data kemiskinan dan kerentanan sosial memang tidak sesederhana angka desil,” ujar Selly. Kondisi paradoks semacam ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data secara mendesak.

Pembaruan data desil memang langkah positif untuk membangun basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi. Namun, tanpa verifikasi lapangan yang kuat, pembaruan itu justru bisa merugikan kelompok yang sudah menerima manfaat program.

Selly menekankan pentingnya pemutakhiran data dilakukan berkala dengan koordinasi antar-kementerian. Sistem data yang akurat dan terpercaya adalah fondasi program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.