Jeritan hati para mahasiswa dan keluarga prasejahtera kini bergema di Senayan. MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, membongkar karut-marut pendataan sosial yang membuat orang miskin malah terkunci dari bantuan pemerintah.
Masalah utamanya ada pada penetapan desil yang ngawur. Bayangkan, seorang anak tukang becak yang seharusnya berhak menerima bantuan penuh justru diklasifikasikan sebagai desil 9. Secara ekonomi, keluarga mereka jauh dari standar kelompok tersebut. Status di atas kertas ini langsung menutup akses mereka terhadap bantuan pendidikan maupun sosial lainnya.
Esti membeberkan fakta lapangan ini pada Jumat (28/8/2026) dengan nada geram. Ia tak hanya menyoroti kasus tunggal, tapi sebuah pola yang sistemik. Di Universitas Padjadjaran (Unpad) saja, ada 130 mahasiswa yang terkatung-katung nasib pendidikannya. Mereka tak bisa mengakses bantuan karena data desil yang tidak sinkron dengan realita dompet orang tua mereka di rumah.
Anomali Data yang Menyakitkan
Temuan di lapangan memang tidak masuk akal. Esti sempat berdialog dengan warga yang hidupnya sangat pas-pasan. Seorang ibu tunggal yang harus berjuang menyambung hidup di rumah kontrakan sempit, penghasilannya tidak menentu, malah dipatok masuk desil 7. Ini bukan lagi sekadar kesalahan ketik. Ini adalah bentuk kegagalan sistem dalam memotret kemiskinan rakyat sendiri.
Bagi masyarakat kecil, desil adalah penentu nasib. Angka ini menjadi kunci akses ke berbagai program krusial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sekali angka itu salah, pintu bantuan tertutup rapat.
Mereka yang paling lapar dan paling butuh bantuan justru ditinggalkan karena dianggap ‘mampu’ oleh sistem yang dingin.
Esti menegaskan bahwa urusan desil bukan sekadar teknis administratif di kantor dinas. Ini tentang keberlangsungan hidup orang banyak. “Ketika desilnya tidak tepat, maka bantuan yang diberikan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Kalimat itu bukan sekadar kritik, melainkan peringatan keras bahwa pemerintah sedang membuang anggaran besar untuk sasaran yang salah sementara mereka yang layak justru gigit jari.
Kebutuhan Verifikasi yang Mendesak
Kekacauan data ini terasa semakin janggal karena perubahan kategori desil kerap terjadi secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan transparan. Keluarga yang tadinya masuk kelompok kurang mampu, tiba-tiba lompat ke desil atas tanpa ada peningkatan ekonomi yang nyata. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan yang meruncing.
Kasus 130 mahasiswa Unpad hanyalah puncak gunung es dari ribuan keluhan yang mungkin belum tersuarakan. Masalah ini sudah menjalar ke ratusan ribu keluarga di pelosok negeri. Jika verifikasi data hanya dilakukan di atas meja tanpa menengok realitas dapur warga, maka kesenjangan sosial akan terus dipelihara oleh birokrasi itu sendiri.
Bagi Esti, data yang akurat adalah harga mati. Ia menuntut pemerintah untuk segera melakukan pembersihan data. Tidak ada gunanya anggaran negara digelontorkan triliunan rupiah jika verifikasinya masih berbasis data yang salah kaprah. Membiarkan anomali ini terus berjalan sama saja dengan membiarkan rakyat kecil kehilangan harapan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Langkah ke depan kini menuntut ketegasan kementerian terkait untuk turun tangan langsung. Verifikasi faktual di lapangan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memperbaiki skema penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak, bukan justru terjebak dalam angka-angka statistik yang menjauhkan negara dari rakyatnya yang paling rentan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.