Vietnam Tolak Reklamasi Ilegal di Kepulauan Paracel, Minta Penghentian Segera

HANOI — Vietnam secara tegas menolak kegiatan reklamasi dan konstruksi ilegal di Kepulauan Hoang Sa (Paracel) serta telah menyampaikan nota protes diplomatik resmi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang mengkonfirmasi sikap keras ini pada Kamis, 28 Agustus 2026.

Pham Thu Hang menekankan bahwa Vietnam telah “melakukan representasi diplomatik serius” terkait aktivitas pembangunan tanpa izin di wilayah kepulauan strategis tersebut. Pernyataan ini mencerminkan eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan yang terus menjadi titik sensitif geopolitik regional.

Protes Resmi Disampaikan

Langkah diplomatik Vietnam ini bukan sekadar pernyataan rutin. Nota protes yang disampaikan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Paracel, yang juga diklaim oleh China. Reklamasi lahan di perairan strategis ini berpotensi mengubah status quo wilayah dan meningkatkan militarisasi di kawasan.

“Kami telah menyampaikan posisi kami dengan jelas kepada pihak terkait,” kata juru bicara itu, tanpa menyebutkan negara mana yang diduga melakukan reklamasi ilegal. Namun, konteks geopolitik Laut China Selatan menunjukkan China sebagai aktor utama yang kerap melakukan aktivitas serupa di wilayah yang dipersengketakan.

Apa Artinya bagi Kawasan

Reklamasi ilegal di Paracel menciptakan preseden berbahaya. Jika dibiarkan, aktivitas ini dapat membuka jalan bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa, mengubah lanskap maritim Laut China Selatan secara permanen, dan memperumit upaya penyelesaian sengketa perbatasan. Bagi Vietnam, ini langsung mengancam hak maritim, akses nelayan, dan posisi tawar-menawar diplomatik di kawasan.

Selain itu, reklamasi berskala besar biasanya diikuti dengan penempatan infrastruktur militer, yang akan meningkatkan ketegangan dan risiko insiden tak terduga di perairan yang sudah penuh dengan aktivitas komersial dan kelautan.

Panggilan untuk Penghentian Segera

Vietnam mendesak pihak yang melakukan reklamasi untuk menghentikan aktivitas tersebut segera. Permintaan ini sejalan dengan Deklarasi Perilaku (Declaration of Conduct) tahun 2002 yang ditandatangani oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan China, yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari aktivitas yang dapat memperkeruh suasana.

Meskipun deklarasi tersebut sudah berlaku selama dua dekade, pelaksanaannya tetap lemah. Insiden dan aktivitas sepihak seperti reklamasi ilegal terus terjadi, menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan komitmen nyata dari semua pihak untuk mematuhi kesepakatan internasional.

Pernyataan Pham Thu Hang pada 28 Agustus ini menegaskan kembali komitmen Vietnam untuk mempertahankan kedaulatan melalui saluran diplomatik formal, sekaligus mengundang perhatian komunitas internasional terhadap situasi Laut China Selatan yang terus bergejolak.