JAKARTA — Pemerintah sedang memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan mengukur ulang parameter yang menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Langkah itu diambil agar program subsidi dan bantuan sosial tidak salah sasaran.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembenahan data menjadi prioritas karena desil — pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan data — selama ini menjadi tolok ukur utama penerima perlindungan sosial. “Pemerintah ingin memperbaiki dengan DTSEN.
Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat,” ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Sejumlah anggota dewan juga menyoroti akurasi data desil. Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi XII DPR, mengungkapkan keluhan warga yang tidak jarang terkejut dengan status desil mereka di DTSEN.
Ada warga dengan gaji setara UMR, masih tinggal di rumah kontrakan, dan menggunakan listrik 900 VA, namun tercatat dalam desil 9 atau bahkan 10. “Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya.
Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil,” jelasnya, Kamis (27/8).
Ribuan Triliun Berisiko Salah Sasaran
Misbakhun menekankan bahwa ketepatan data desil bukan sekadar masalah administratif. Hal itu langsung berkaitan dengan alokasi anggaran negara yang sangat besar. “Jangan sampai negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran,” katanya.
Sensus ekonomi kini dilakukan dengan lebih detail. Pemerintah juga sedang melakukan kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB). “Sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang,” tutur Misbakhun.
Transparansi dan Verifikasi Lapangan
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, meminta pemerintah membuka kriteria dan variabel yang digunakan untuk menentukan desil setiap warga. Transparansi itu dianggap penting agar masyarakat tahu dasar penetapan desil mereka. “Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati,” kata Giri, Kamis (27/8).
Putri juga menyoroti bahwa indikator fisik rumah tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Ia mengusulkan survei langsung ke lapangan, bukan sekadar data administratif atau tampilan fisik rumah. “Memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja,” tambahnya.
Kementeri Keuangan Jamin Penyempurnaan Berkelanjutan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber data utama. Pembenahan dilakukan agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel dalam merancang hingga mengevaluasi program sosial. Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna tanggapan pemerintah di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Komitmen pemerintah adalah memastikan warga berpenghasilan rendah tidak kehilangan hak menerima bantuan akibat kesalahan pengelompokan data. Verifikasi data harus dilakukan dengan benar agar kelompok paling bawah tidak tergeser dari manfaat program sosial pemerintah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.