Muka Dua Para Penguasa: Saat Hukum Cuma Jadi Alat Amankan Jabatan

Machiavelli bahkan menulis kalimat yang tajam: “Seorang penguasa yang ingin bertahan tidak selalu harus menepati janji.” Di sana, janji kampanye dan sumpah jabatan mudah ditinggalkan begitu kekuasaan sudah di genggaman.

Yang dipertaruhkan bukan cuma etika, tapi cara hukum dipakai

Konsep yang paling provokatif dari Machiavelli adalah pemisahan moralitas dari praktik politik, atau realpolitik. Dalam kerangka itu, hukum tidak dibuat untuk menghadirkan keadilan sejati. Hukum dipakai untuk menciptakan legitimasi formal.

Bahan sumber menyoroti tiga pola yang akrab dalam lanskap politik Indonesia hari ini. Pemanfaatan hukum selektif, revisi aturan taktis, dan pencitraan hukum sebagai topeng. Tiga-tiganya punya akar yang sama: bahasa hukum dipakai untuk menutupi logika kekuasaan.

Kasus lawan politik bisa diusut cepat. Kasus rekan koalisi mendadak didinginkan. Konstitusi dan undang-undang yang seharusnya tahan lama bisa berubah dalam hitungan hari jika dianggap menghambat syahwat politik atau agenda melanggengkan dinasti.

Di permukaan, semuanya tampak sah. Legal. Sesuai prosedur. Tapi etika sudah lebih dulu robek.

Kenapa cara baca ini penting

Soal ini penting karena publik sering berhenti di wajah luar. Topeng kesederhanaan, janji-janji manis, atau klaim sesuai prosedur hukum cepat sekali dianggap cukup. Padahal, yang perlu dicari justru kepentingan politik di balik kebijakan itu.

Dalam bahan sumber disebutkan, selama instrumen hukum, aparat, dan peta koalisi berada di bawah kendali penguasa, kritik publik dianggap angin lalu. Itulah sebabnya suara akademisi atau masyarakat sipil sering tidak cukup menggoyang arah kekuasaan.

Dampaknya terasa langsung di ruang publik. Ketika hukum diperlakukan sebagai alat amankan jabatan, kepercayaan pada aturan ikut terkikis. Masyarakat lalu dipaksa membaca kebijakan bukan dari bunyi pasalnya saja, melainkan dari siapa yang diuntungkan dan siapa yang disingkirkan.

Di titik ini, pertanyaan paling penting bukan lagi apakah sebuah kebijakan terdengar legal. Pertanyaannya jauh lebih keras: untuk siapa hukum itu bekerja, dan siapa yang sedang dilindungi oleh bahasa resminya.

Machiavelli sendiri tidak menulis Il Principe agar pembaca mengagumi kepalsuan penguasa. Buku itu justru jadi cermin yang memaksa orang melihat wajah asli kekuasaan tanpa polesan retorika.

Dan cermin itu masih terasa tajam sampai sekarang. Selama publik masih mudah terkecoh oleh politik muka dua, hukum akan terus berisiko berubah jadi alat mainan untuk mengamankan jabatan para elite.

“Seorang penguasa yang ingin bertahan tidak selalu harus menepati janji.” Kalimat itu, di tangan Machiavelli, bukan sekadar kutipan lama. Ia tetap terasa seperti peringatan yang belum selesai dibaca.