JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas tidak hanya pelaku penembakan, tetapi juga seluruh jaringan di baliknya. Tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.
Sukamta dari Fraksi PKS mengatakan investigasi harus meluas ke orang-orang yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan tersebut. “Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 11 September 2026.
Insiden ini menjadi sorotan serius Komisi I DPR karena menunjukkan eskalasi serangan KKB yang semakin mengarah pada warga sipil. Sukamta menilai perubahan pola serangan ini bukan kebetulan—ini adalah strategi deliberat untuk mempertahankan kendali wilayah melalui teror.
Strategi Teror sebagai Taktik Kontrol
Meningkatnya penembakan terhadap masyarakat sipil, menurut Sukamta, menunjukkan bahwa kelompok bersenjata semakin mengandalkan penciptaan ketakutan sebagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya.
“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” jelasnya.
Pola serangan ini terutama menargetkan petugas sektor publik—pegawai pertanian, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja infrastruktur. Mereka menjadi garis depan penyediaan layanan dasar di wilayah terpencil, sehingga menjadi sasaran empuk bagi KKB yang ingin menciptakan vacuum kekuasaan dan ketergantungan masyarakat.
Desakan Penguatan Deteksi Dini dan Perlindungan
Sukamta menuntut pemerintah memperkuat empat pilar keamanan: deteksi dini ancaman, sistem intelijen, pengamanan wilayah, dan perlindungan terhadap petugas sipil di lapangan. Menurutnya, menunggu korban berikutnya sebelum bertindak adalah kelalaian yang tidak dapat diterima.
“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” tegasnya. Dia menyerukan kolaborasi ketat antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal untuk menciptakan ekosistem keamanan yang terintegrasi.
Desakan ini datang saat kasus penembakan ASN Dinas Pertanian viral di media sosial, termasuk video yang diduga menampilkan anggota KKB menghubungi keluarga salah satu korban. Insiden tersebut menjadi bukti nyata bahwa KKB tidak hanya melakukan aksi fisik, tetapi juga psychological warfare untuk memperkuat kontrol melalui rasa takut.
Komisi I DPR menekankan bahwa tantangan keamanan Papua memerlukan pendekatan komprehensif—bukan sekadar operasi militer, tetapi penguatan kapasitas intelijen, perbaikan jejak pemasok senjata ilegal, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara melalui layanan publik yang aman dan efektif.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.