Dana milik 217 pelaku UMKM yang tertahan di TikTok Shop dan Tokopedia kembali jadi urusan DPR. Komisi VII DPR RI menjadwalkan pembahasan lanjutan pekan depan di Jakarta untuk meminta penjelasan lengkap dari kedua platform itu soal pembekuan akun dan dana yang belum tuntas.
Komisi VII minta jawaban langsung dari TikTok
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan rapat lanjutan digelar untuk menuntaskan persoalan yang menekan para pelaku usaha kecil itu. Fokusnya jelas: mengapa pembekuan terjadi, dan mengapa prosesnya berlangsung lama. “Kita meminta mereka untuk duduk kembali untuk menyelesaikan akun-akun yang 217 ini,” kata Evita di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, TikTok diminta hadir kembali untuk memberi paparan langsung kepada Komisi VII.
Pekan depan, Komisi VII tidak akan datang dengan pertanyaan umum. Mereka ingin jawaban yang spesifik. Kenapa akun dibekukan, apa alasan dana ikut tertahan, dan bagaimana skema penyelesaiannya untuk para pedagang yang terdampak. Bagi UMKM, ini bukan sekadar urusan teknis platform. Ini menyangkut arus kas, stok, dan napas usaha yang bisa berhenti mendadak kalau akses transaksi tersendat terlalu lama.
Rapat tertutup, duduk satu meja dengan lembaga terkait
Evita menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat tertutup Komisi VII dengan Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPKN, DPC Peradi Bekasi Raya, Tokopedia, TikTok Shop, serta perwakilan pelaku UMKM. Pertemuan itu digelar untuk mencari jalan keluar dari pembekuan dana para pengguna marketplace. Suasana rapat disebut menjadi ruang awal untuk memetakan persoalan satu per satu, meski pembahasan belum berakhir di meja itu.
Komisi VII sebelumnya juga sudah mendengar penjelasan dari pihak-pihak terkait. Namun, menurut Evita, masalah ini belum cukup selesai untuk dibiarkan menggantung. Itulah sebabnya parlemen kembali memanggil TikTok Shop dan Tokopedia. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembekuan akun 217 pelaku UMKM dipandang serius, bukan sekadar sengketa biasa antara pedagang dan platform.
Ujian bagi platform dan perlindungan pelaku usaha kecil
Kasus ini menempatkan dua hal dalam satu tarikan. Di satu sisi, platform belanja digital dituntut menjelaskan kebijakan internalnya secara terbuka. Di sisi lain, negara diminta hadir saat pelaku usaha kecil merasa dirugikan dan tidak mendapat kepastian atas dana mereka. Jika jawaban pekan depan tidak memuaskan, tekanan politik terhadap platform diperkirakan belum akan reda.
Di luar kasus TikTok Shop, perhatian ke data dan perlindungan pelaku usaha juga terus menguat. Otoritas Jasa Keuangan, misalnya, memperketat pengawasan rekening yang terindikasi terkait judi online di saat pencatutan NIK untuk pinjol masih marak. Di level lain, pemerintah dan daerah juga mendorong pelaku usaha memberi data yang benar untuk Sensus Ekonomi 2026, karena data usaha yang akurat dipakai sebagai dasar kebijakan. Dari ruang rapat DPR sampai sensus di lapangan, arah pesannya sama: pelaku usaha butuh perlindungan, dan negara ingin kepastian yang lebih rapi. Pekan depan, jawaban TikTok Shop akan jadi titik berikutnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.