Meski namanya tercatat dalam sistem, Lisman menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah menyentuh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Ia tidak pernah mendaftarkan diri, tidak pernah didatangi petugas untuk penyerahan bantuan, apalagi menerima uang negara yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
Ia justru mendorong publik untuk tidak pasif. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian data, ia meminta warga segera melapor. Pemutakhiran data adalah tanggung jawab bersama agar bantuan tidak salah sasaran. “Makanya kita minta untuk masyarakat juga ayo membantu. Ketika memang desil yang kita dapatkan itu kita rasa bukan haknya kita, tinggal kita konfirmasi untuk pemutakhiran data,” tuturnya.
Lisman mengaku telah mengambil langkah konkret terkait temuan ini. Ia sudah mengajukan perubahan data agar status desilnya sesuai dengan kenyataan hari ini. Baginya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar polemik data tidak berkepanjangan.
Kasus yang menimpa Lisman ini menjadi potret nyata tantangan besar administrasi kependudukan nasional. Jarak antara waktu pengambilan data dan perubahan status ekonomi warga memang kerap memicu anomali.
Pemerintah kini dituntut bekerja ekstra keras mempercepat sinkronisasi data secara berkala, memastikan setiap rupiah anggaran bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang masih berjuang di garis ekonomi paling bawah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.