Apkasindo: Pembelian sawit di Barsela Aceh tak sesuai ketetapan pemerintah

Desakan Intervensi Pemerintah

Apkasindo menilai kondisi ini sebagai bentuk pembiaran yang nyata. Muazam berargumen, ketimpangan harga dan pungutan liar di tingkat pabrik adalah bentuk pembangkangan terhadap upaya birokrasi yang sudah bersusah payah menyusun regulasi berkala untuk kesejahteraan petani. Peraturan yang dibuat pemerintah provinsi seolah menjadi macan kertas yang tidak ditakuti oleh pengusaha PKS di daerah.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota tidak tinggal diam. Muazam meminta kepala daerah untuk memanggil para pengusaha pabrik sawit yang membandel. Pengusaha harus dipaksa patuh pada aturan main yang sudah disepakati bersama. Tanpa adanya tekanan langsung, pabrik akan terus leluasa memainkan harga atau membebankan biaya ilegal kepada mereka yang berada di posisi paling lemah.

Persoalan ini sebenarnya mencerminkan jurang lebar antara kebijakan di atas kertas dengan kerasnya realitas bisnis di tingkat tapak. Regulasi harga dibuat untuk melindungi petani kecil dari spekulasi pasar yang merugikan.

Namun, semua aturan itu tidak akan berarti banyak selama pengawasan di lapangan masih lemah. Tanpa tindakan konkret dari otoritas setempat, petani sawit di Barsela hanya bisa menunggu janji manis harga pemerintah yang tak pernah benar-benar sampai ke kantong mereka.

Saat ini, para petani hanya bisa berharap keberanian pemerintah daerah dalam menekan pengusaha. Jika tidak ada tindakan, kerugian ekonomi yang dialami petani diprediksi akan terus berlanjut hingga periode panen berikutnya. Muazam menyatakan pihaknya akan terus memantau pergerakan harga di PKS sebagai bentuk komitmen membela hak-hak petani yang terabaikan.